JAKARTA, REQnews - Ribut-ribut soal revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK masih berlangsung hingga saat ini. Adu pendapat para pakar menghiasi pemberitaan di Tanah Air.

Lalu, seperti apa pandangan pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra terhadap revisi UU KPK tersebut?

Yusril ternyata mendukung langkah DPR RI dan pemerintah untuk merevisi UU tersebut. Menurutnya, sejak 2002 lalu disahkan, sudah saatnya UU itu dievaluasi agar relevan dengan masa sekarang.

"Setelah berlaku 16 tahun lamanya sampai sekarang, saya kira sudah layak dilakukan evaluasi, mana yang perlu diperbaiki dan disempurnakan," ujar Yusril di Jakarta, Rabu 11 September 2019.

Apalagi, Yusril mengaku paham betul dengan UU itu, karena ia terlibat dalam penyusunannya pada 2002 lalu. Ia menyebut, revisi itu adalah hal yang normal, dan telah lama diajukan oleh DPR, namun tak direspons presiden.

Secara tegas, mantan ketua tim hukum TKN Jokowi-Ma'ruf itu berkata tak ada lembaga yang kebal terhadap evaluasi, bahkan KPK sekalipun. 

"Kalau memang ada yang perlu diperbaiki silahkan diperbaiki ya direvisi. Tugas saya pertama kali menyusun UU KPK sudah selesai," kata Yusril.

Yusril juga merespons poin yang diusulkan dalam Revisi UU KPK, yakni Dewan Pengawas. Ia menilai wajar jika ada lembaga lain yang mengawasi KPK, selain DPR dan BPK.