JAKARTA, REQnews - India mendapat tekanan besar dari internasional dalam kasus pelanggaran HAM di Kashmir dan Jammu. India dianggap melakukan pelanggaran setelah mencabut status khusus Kashmir pada 5 Agustus 2019 lalu.

Sebanyak 50 negara di PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sepakat mendesak India untuk menghentikan aksi pelanggaran tersebut. Dalam pernyataan bersama, negara-negara itu mendesak Dewan HAM PBB agar segera mengambil langkah tegas terhadap India.

Mengutip Anadolu Agency, Rabu 11 September 2019, pernyataan bersama itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Pakistan Syah Mahmud Qureshi berbicara kepada Dewan HAM PBB di Jenewa. Puluhan negara tersebut meminta India untuk konsisten dengan Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan, dan standar hak asasi manusia dan hukum internasional.

"Hormati hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan rakyat Jammu dan Kashmir," tulis pernyataan resmi tersebut.

PBB dan OKI juga mendesak India mencabut penerapan jam malam dan segera membuka akses komunikasi yang sebelumnya sengaja dihentikan oleh pemerintah Narendra Modi. India juga diminta segera membebaskan sejumlah tahanan politik di Kashmir dan Jammu.

Selain itu, PBB dan OKI juga menekan India agar menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan dalam upaya pengamanan wilayah Kashmir, serta segera membuka akses bagik organisasi HAM dan media-media internasional.

Mereka juga meminta adanya upaya untuk menjalankan rekomendasi Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) terkait Kashmir, termasuk pembentukan komisi penyelidikan PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan.

"Kami juga mendukung resolusi damai dari perselisihan Jammu dan Kashmir melalui implementasi resolusi DK PBB," demikian pernyataan itu.