JAKARTA, REQMews - Mencermati masih banyaknya pasal-pasal yang bermasalahan di RKUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang terdiri dari LBH Masyarakat (LBHM), Aliansi Satu Visi (ASV), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), ELSAM, ICJR, MAPPI, LBH Jakarta, mendesak DPR untuk menunda pengesahan RKUHP di periode sekarang.

&quot;Ppengesahan yang rencananya dilaksanakan pada 24 September 2019 sebagai tindakan yang terburu-buru. Selain itu, dalam prosesnya, RKUHP sendiri juga tidak melibatkan publik dalam belum menyentuh semua kalangan,&quot;bunyi rilis Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang dikutip dari website ICJR, Kamis, 12 September 2019.

Menunda RKUHP untuk disahkan bukan berarti menolak RKUHP. Aliansi juga menyadari pentingnya memiliki KUHP baru yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia, berkeadilan gender, dan sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern. Aliansi meminta adanya perbaikan dan penghapusan beberapa pasal yang akan memberangus kebebasan sipil.

Adapun beberapa pasal yang menjadi perhatian dan dinilai mendesak untuk dibahas ulang, yakni:

1. Isu Kesehatan (Aborsi, Alat Kontrasepsi, Zina dan Kohabitasi) 
2. Isu Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 
3. Isu Makar 
4. Isu Living Law

Mengingat masih banyaknya permasalahan dalam RKUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP kembali mendesak Pemerintah dan DPR untuk menunda pengesahan RKUHP. Penundaan ini bersifat sementara, sebagai jalan untuk pembuat kebijakan membuka dialog dan kesempatan seluas-seluasnya agar masyarakat sipil dan ahli di bidangnya dapat terlibat dalam memperbaiki RKUHP.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Mendesak DPR Menunda Pengesahan RKUHP

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi