JAKARTA, REQNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ada beberapa substansi pandangan dari pemerintah terhadap UU tersebut.

Jokowi mengaku sudah memberikan mandat kepada Menkum HAM Yasonna H Laoly dan Menpan RB Syafruddin untuk menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terhadap revisi UU KPK kepada DPR.

Jokowi menegaskan pada intinya pemerintah tetap ingin KPK menjadi sentral dari agenda pemberantasan korupsi.&nbsp;&quot;Intinya, KPK harus tetap memegang sentral dalam pemberantasan korupsi. KPK harus didukung dengan kekuatan memadai. KPK harus lebih kuat dari lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,&quot; kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

Lalu, Jokowi menjabarkan satu per satu substansi revisi UU KPK yang tidak disetujui oleh pemerintah. Pertama, pemerintah tidak setuju KPK harus mendapatkan izin penyadapan dari eksternal. Menurut Jokowi, KPK hanya perlu memperoleh izin internal untuk menjaga kerahasiaan. Izin penyadapan dari eksternal akan berpotensi mengurangi efektifitas KPK.

Substansi kedua, Jokowi tidak setuju jika penyidik dan penyelidik hanya berasal dari Polri dan Kejaksaan Agung. Menurutnya, penyidik dan penyelidik bisa juga berasal dari ASN dari pegawai KPK atau instansi lain.

Selanjutnya, Jokowi juga tidak setuju KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penuntutan. Dia beranggapan, sistem penuntutan yang dijalankan KPK sudah cukup efektif.

Kemudian, Jokowi juga tidak setuju jika pengelolaan LHKPN dialihkan ke lembaga lain. Dia meminta agar urusan LHKPN masih dikelola oleh KPK.

Revisi UU KPK, Ini Pasal yang Tidak Disetujui Jokowi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi