JAKARTA, REQnews &ndash; Pimpinan baru Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk lima tahun mendatang perlu melakukan pembenahan dalam internal sebelum mulai aktif bekerja. Hal tersebut bertujuan agar tak lagi terjadi resistensi dari sekelompok orang pegawai KPK terhadap salah satu atau bahkan keseluruhan pimpinan KPK yang baru.

Maka Direktur Eksekutif Emrus Corner Emrus Sihombing menganjurkan jika ada pegawai yang boleh jadi selama ini belum mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam penegakan hukum, maka harus dibersihkan dan dibereskan

&ldquo;Atau sebelum pimpinan KPK memperbaiki manajemen SDM, alangkah eloknya para pegawai juga introspeksi diri, apakah dirinya masih layak bekerja di KPK bersama pimpinan baru?,&rdquo; kata dia dalam keterangan resmi yang diterima REQnews, Jumat 13 September 2019.

Hal tersebut, kata Emrus, bertujuan untuk mencegah adanya resistensi dari sekelompok orang pegawai KPK terhadap salah satu atau beberapa atau keseluruhan pimpinan KPK yang baru. 

&ldquo;Jika ada (resistensi) tidak ada salahnya menyatakan secara tegas dan terbuka mundur sebelum pimpinan baru KPK masuk kantor di kawasan Kuningan,&rdquo; ujar dia.

&nbsp;Adapun Penetapan pimpinan KPK yang baru telah dilakukan pada Kamis, 12 September 2019. Yang terpilih adalah Firli Bahuri (FB), Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango.

Penentuan yang dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara tersebut mengantarkan FB menjadi Ketua KPK karena memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 56 suara.

Emrus mengatakan, terpilihnya FB lewat mekanisme masyawarah ini menunjukkan bahwa ia mendapat dukungan politik penuh melaksanakan tugas-tugasnya ke depan untuk memberantas korupsi.

&ldquo;Maka menurut saya, FB lulus seleksi profesional dari tim Pansel dengan predikat &ldquo;Summa Cumlaude&rdquo; dan sekaligus mengantongi &ldquo;Sertifikat&rdquo; kelayakan serta patutan menjadi pimpinan KPK. Keberhasilan melalui dua bentuk seleksi yang sangat berbeda ini tentu menjadi social capital bagi FB memimpin KPK ke depan lebih berani, tegas dan terukur berdasarkan UU,&rdquo; kata dia. 

Sebagai seorang jenderal polisi bintang dua yang selama ini berkecimpung di bidang penegakan hukum, kata Emrus, menjadi bekal bagi FB untuk menjalankan tugasnya untuk mencegah dan menindak dugaan tindak pidana korupsi bersama KPK.

&ldquo;Karena itu, sebagai seorang profesional dalam bidang penegakan hukum pidana terkait perilaku korupsi, FB tidak boleh pandang bulu. Sekalipun ada kemungkinan bisa terjadi di internal KPK sendiri harus ditindaklanjuti dan diproses dengan rujukan hukum positif,&rdquo; ujar dia. (Binsasi)

Ini Pekerjaan Rumah yang Perlu Dibenahi Firli Dkk di Internal KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi