JAKARTA, REQNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi undang-undang. Persetujuan itu diambil melalui rapat paripurna DPR, Selasa, 17 September 2019.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dihadiri 289 anggota dari 560 anggota dewan.

&ldquo;Rapat paripurna kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,&rdquo; kata Fahri membuka rapat.

Pengesahan revisi UU KPK ini mendapat sejumlah catatan dari fraksi Partai Gerindra dan PKS, termasuk Demokrat.

Rapat Paripurna DPR telah menetapkan lima calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelima capim KPK itu mendapat persetujuan dari para Anggota DPR sekaligus tampil di hadapan Rapat Paripurna DPR untuk pertama kalinya setelah dipilih oleh Komisi III DPR.

Kelima capim yang tampil pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah itu adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Gufhron, Nawawi Pomolongo, dan Lili Pintauli Siregar. Kelimanya diperkenalkan kepada seluruh Anggota DPR yang menghadiri Rapat Paripurna tersebut.

&ldquo;Berdasarkan pandangan dan analisis yang telah kami lakukan, kami memandang dibutuhkannya pimpinan KPK yang berkapasitas tinggi, profesional, dan kredibel dalam menjalankan fungsi dan tugasnya,&rdquo; kata Azis

Tok! DPR Sahkan Revisi UU KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi