JAKARTA, REQnews - Kementerian Perdagangan (Kemendag) beserta sejumlah kementerian terkait dan Komisi X DPR telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif. Bahkan dalam waktu dekat akan disahkan menjadi Undang Undang. 

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Kemendag Lasminingsih, yang bertindak sebagai pimpinan Tim Pemerintah dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif. 

&ldquo;Undang-undang ini penting, karena akan memberikan dasar kepastian hukum kepada para pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif dan menciptakan ekosistem yang kondusif,&rdquo; kata Lasminingsih di Jakarta, Jumat 20 September 2019.

Selain menjadi payung hukum bagi pelaku usaha, kata Lasminingsih, undang-undang ini nantinya dapat menjadi dasar pembentukan kementerian atau lembaga di bidang ekonomi kreatif. Undang-undang ini juga mengatur pelaku ekonomi kreatif, ekosistem ekonomi kreatif, rencana induk ekonomi kreatif, dan kelembagaan. 

Lasminingsih juga mengatakan bahwa tujuan undang-undang ini adalah untuk mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas dan inovasi masyarakat Indonesia. 

&ldquo;Selain itu, juga mendorong perubahan lingkungan perekonomian global, menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global dan mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif,&rdquo; ujar dia. 

RUU ini sudah ada sejak tahun 2016 dan merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Daerah melalui Komisi X DPR. Namun, terjadi perubahan di pihak pemerintah. Sebelumnya, sempat dikoordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2018. Namun, melalui Surat Presiden Nomor R-30/Pres/05/2016 tanggal 16 Mei 2016, pembahasan diserahkan ke bawah koordinasi Kementerian Perdagangan. Saat ini, pembahasan tersebut kembali dilanjutkan dan telah masuk tahap akhir. (Binsasi)

Ini Alasan Pemerintah Desak RUU Ekonomi Kreatif Segera Disahkan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi