JAKARTA, REQNews - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tak menanggapi pertanyaan awak media soal kemungkinan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

&quot;Nggak tahu, saya terlambat tadi, tanya Pak Presiden saja,&quot; kata Yasonna di istana kepresidenan Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

Tak hanya Yasonna, teryata Moeldoko juga bungkam saat ditanya soal kemungkinan penerbitan Perppu UU KPK.

&quot;No comment, no comment,&quot; kata Moeldoko.

Sementara Menhan Ryamizard Ryacudu hanya memberikan jawaban bahwa ia sudah mengumpulkan puluhan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

&quot;Kemarin saya sudah kumpulkan beberapa puluh BEM, kalau baik tuntutannya silakan saja,&quot; kata Ryamizard.

Namun Ryamizard tidak menjawab BEM mana saja yang ia temui. Ia mengatakan ada sekitar 70 an BEM, tatapi BEM Universitas Indonesia menolak untuk bergabung.

Hari ini, beberapa menteri yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly , Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, menemui Presiden Jokowi.

Yasonna-Moeldoko Kompak Bungkam Soal Penerbitan Perppu UU KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi