JAKARTA, REQNews -Beberapa organisasi serta komunitas peduli kesehatan jiwa melayangkan somasi ke Dirut BPJS Kesehatan. Somasi dilayangkan terkait postingan akun media sosial BPJS Kesehatan yang mengaitkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan karakter fiksi Joker.

Organisasi yang melayangkan somasi terbuka kepada Direktur Utama BPJS tersebut adalah Sehat Jiwa Indonesia (SEJIWA), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Bipolar Care Indonesia (BCI), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Somasi tersebut dilatarbelakangi unggahan akun media sosial BPJS-Kesehatan pada tanggal 08 Oktober 2019, dengan tautan : 
https://m.facebook.com/BPJSKesehatanRI/photos/a.573233116061908/2653556601362872/?type=3 
menyebutkan : &ldquo;JKN-KIS menanggung perawatan penyakit Orang Dengan Gangguan Jiwa, agar tidak tercipta Joker-joker lainnya~&rdquo;

Disertai gambar berlatar belakang wajah tokoh fiksi Joker, yang bertuliskan: &ldquo;JKN-KIS Menanggung Penderita penyakit Orang Dengan Gangguan Jiwa 
Agar tidak tercipta Joker &ndash; Joker lainnya Lensa JKN&rdquo;

Dalam somasi itu dikatakan tidak dengan serta merta, seorang ODGJ / PDM adalah pelaku tindak pidana atau kriminal. Bahkan tidak serta merta juga menjadi ODGJ / PDM berarti berpotensi menjadi kriminal, yang dalam hal ini, iklan layanan masyarakat BPJS seperti disebut diatas, digambarkan sebagai tokoh fiksi Joker.

&quot;Bahwa mempersamakan ODGJ / PDM dengan tokoh fiksi Joker adalah kesesatan ilmu dan kesesatan logika berpikir,&quot; salah satu bunyi poin somasi yang dilayangkan.

Somasi itu juga menyebutkan bahwa pernyataan BPJS-Kesehatan di media sosial Facebook telah membuat stigma terhadap ODGJ/PDM adalah sumber dari berbagai bentuk diskriminasi, perlakuan buruk dan tindak kekerasan.

Bahwa pernyataan BPJS-Kesehatan di media sosial Facebook telah membentuk stigmatisasi terhadap ODGJ/PDM sebagai pelaku kriminal, dan secara langsung melanggengkan serta memperkuat bentuk stigmatisasi dalam masyarakat.

Bahwa pernyataan BPJS-Kesehatan di media sosial Facebook telah bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945, serta Undang-Undang berikut antara lain; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

&quot;Bahwa berdasarkan hal tersebut, Direktur Utama BPJS dan Jajarannya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil kepada para ODGJ / PDM, dan telah secara sadar melakukan stigmatisasi dan diskriminasi yang dilarang dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada,&quot; ujar organisasi dalam somasinya.

Iklan Joker BPJS Kesehatan Disomasi Organisasi Pemerhati ODGJ

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi