JAKARTA, REQNews - Kepolisian RI menolak saran yang disampaikan Ombudsman RI dari hasil rapid assessment (RA) terkait penanganan unjuk rasa dan kericuhan pada 21-23 Mei 2019 yang menimbulkan setidaknya sembilan korban jiwa.

&quot;Insititusi kepolisian dalam hal ini dipimpin langsung Pak Irwasum menolak menerima hasil RA ini,&quot; kata anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu, di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

Dari RA itu, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi oleh Kepolisian RI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menangani unjuk rasa 21-23 Mei 2019 yang berakhir ricuh.

Maladministrasi ditemukan pada beberapa tahapan, antara lain penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur dan tidak kompeten pada perencanaan dan &quot;plotting&quot; pasukan, cara bertindak Polri, proses hukum sampai dengan penanganan korban dan barang bukti.

Bagi Ombudsman, kata dia, penolakan ini menjadi catatan bahwa Polri sebagai sebuah institusi yang memberikan pelayanan publik konteks penegakan hukum seperti tidak mau diawasi kinerjanya.

Ninik menyebutkan penolakan saran yang disampaikan Irwasum Polri Komjen Pol Moechgiyarto itu karena menganggap kewenangan Ombudsman untuk melihat persoalan tersebut terkait penegakan hukum.

&quot;Padahal, sebagai institusi yang memiliki kewenangan pengawasan dan pelayanan publik, Ombudsman kembali pada tata cara dan tahapan dalam bidang pencegahan yang hasilnya berupa saran perbaikan untuk ke depan,&quot; katanya.

Polri Tolak Saran Ombudsman Terkait Temuan Unjuk Rasa 21-23 Mei

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi