JAKARTA, REQnews -&nbsp;Fakta baru ditemukan Ombudsman pada prosedur yang dilaksanakan Polri dalam pengamanan unjuk rasa&nbsp;21-22 Mei 2019 lalu di Jakarta yang berujung dengan kerusuhan.

Ombudsman menilai, Polri telah melakukan maladministrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kesimpulan ini berdasarkan Rapid Assessment (RA) yang dilaksanakan Ombudsman, yang menemukan empat poin maladministrasi di tubuh Polri dalam penanganan kerusuhan.

Anggota Ombudsman Ninik Rahayu menyebut, maladministrasi pertama Polri adalah penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur dan tidak kompeten pada perencanaan serta plotting pasukan.

&quot;Ada perkiraan-perkiraan yang dibuat intelijen itu kurang tepat dalam memprediksi jumlah, posisi, dan waktu sehingga kemudian terimplikasi pada ketidakkompetenan dalam mendeteksi kalau akan ada kerusuhan yang lebih besar,&quot; kata Ninik di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019.

Maladministrasi kedua adalah cara bertindak yang semestinya didasarkan pada KUHP serta peraturan Kapolri. Temuan Ombudsman, pengawasan Polri dilakukan tidak efektif sehingga terjadi penyimpangan.

Selanjutnya, tetiga terkait penegakan hukum terhadap tersangka dan anak di bawah umur. Keempat terkait dengan penanganan korban, serta barang bukti.

&quot;Ombudsman minta jangan lagi terulang penanggulangan demo dan kerusuhan seperti ini sampai jatuh korban luka, bahkan, meninggal dunia,&quot; ujar Ninik.

Menurut Ombudsman, internal Polri harus melakukan perbaikan secara sistemik, mulai dari revisi kebijakan hingga transparansi kinerja.

Dengan adanya temuan ini, ke depannya masyarakat juga diharapkan mampu memberikan pengawasan terhadap kinerja pada pelayanan publik Polri dan pengendalian demonstrasi ke depan.

Polri Diduga Lakukan Maladministrasi dalam Pengamanan Rusuh 22 Mei

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi