MAKASSAR, REQNews - Tim advokasi hukum kekerasan jurnalis Makassar akan melayangkan surat klarifikasi kepada Polda Sulawesi Selatan terkait lambannya penanganan etik Polri di jajaran Polda Sulsel atas kekerasan jurnalis saat meliput aksi di depan DPRD Sulsel 24 September 2019.

&quot;Secepatnya kami tim kuasa hukum korban kekerasan jurnalis akan melayangkan surat untuk mengklarifikasi beberapa keterangan terkait penanganan kasus tersebut,&quot; ujar salah satu tim hukum, Firmansyah, di Makassar, Jumat, 18 Oktober 2019.

Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan atas laporan korban dari pihak Bidang Propam Polda Sulsel. &zwnj;Surat tersebut menerangkan belum dapat melanjutkan proses pelanggaran etik dan disiplin dikarenakan harus menunggu proses pidananya.

&quot;&zwnj;Pernyataan tersebut sangat tak berdasar. Seharusnya pihak Bidpropam tetap melakukan proses laporan etik tersebut,&quot; katanya.

&zwnj;Pada faktanya Kapolda Sulsel di beberapa media online menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa oknum dan bahkan sudah ada yang ditahan. Lantas apa dasarnya tidak dilanjutkan proses etiknya dan disiplinnya sementara sudah ada yang ditahan.

&quot;Jadi saya kira pengaduan disiplin dan etik dengan laporan pidana itu dua hal yang berbeda, yang tentunya mekanisme hukumnya pun berbeda lantas kenapa harus saling menunggu. &zwnj;Kami melihat proses ini terkesan lambat dan tertutup,&quot; kata Firmansyah pula.

Lambannya Penanganan Etik, Tim Hukum Wartawan Surati Polda

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi