JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo dan jajarannya berhasil membuat Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022. Posisi Indonesia kali ini mewakili negara Asia-Pasifik.

Menanggapi prestasi tersebut, Amnesty Internasional Indonesia mengapresiasi posisi prestisius yang kembali dimiliki Indonesia selama 5 kali, sejak awal dimiliki Indonesia di tahun 2006. &nbsp;Status itu dimanfaatkan Jokowi-Ma&#39;ruf Amin untuk memprioritaskan hak asasi manusia di masa kepemimpinannya.

&quot;Ini posisi yang penting sebenarnya tidak cuma sekedar menempatkan gigi yang lebih tajam di dunia internasional, tapi juga semacam hal yang digunakan untuk mengingatkan parlemen dan pemerintahan terpilih Indonesia 2019-2024 agar lebih memprioritaskan hak asasi manusia,&quot; kata Manajer Kampanye Amnesty Internasional Indonesia, Puri Kencana Putri di Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.

Puri berharap pemerintah menuntaskan kasus HAM berat masa lalu yang sudah menjadi janji kampanyenya. Pun tidak hanya memproses kasus HAM tertentu misalnya kasus Wasior dan Wamena.

Capaian ini juga sebenarnya mematahkan pernyataan yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa HAM itu tidak terlalu penting di Indonesia. &quot;Ini artinya tidak cuma sebagai sifat yang istimewa tapi tanda kutip beban agar pemerintah memiliki satu atau rangkaian produk hukum yang pro hak asasi manusia, pro akuntabilitas, dan yang terpenting adalah pro korban dan keluarga korban,&quot; kata dia.

Ketua Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), Mugiyanto Sipin berharap dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB justru mendorong dan menjadi inspirasi penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Pemerintah diharapkan memprioritaskan pengusutan kasus pelanggaran HAM secara serius. &quot;Ada kekhawatiran status ini digunakan pemerintah Indonesia untuk berlindung dari tindakan-tindakan pelanggaran HAM seperti di Papua. Atau hal untuk berlindung atas tidak selesainya kasus kasus pelanggaran HAM masa lalu,&quot; ujar Mugiyanto.

&quot;Tapi kami yakin Indonesia ketika jadi anggota dewan HAM harus jadi champion HAM dan menjadi contoh dan inspirasi bagi negara negara lain dan menjadikan semangat dan pendorong bagi Indonesia untuk memperbaiki catatan catatan hak asasi manusianya. Bukan sebaliknya,&quot; kata dia.

Sebelumnya, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 mewakili negara Asia-Pasifik. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan kemenangan tersebut adalah amanah bagi Indonesia untuk meningkatkan dan memperjuangkan HAM di tingkat nasional dan global.

&quot;Alhamdulillah dari apa yang kita saksikan sidang majelis umum PBB menetapkan bahwa Indonesia terpilih sebagai anggota dewan HAM PBB periode 2020-2022 dengan perolehan suara tertinggi 174 dari kawasan Asia Pasifik,&quot; ujar Retno.

Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Ini Tuntutan Amnesty Internasional untuk Jokowi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi