KPK: Segera Publikasikan UU 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU KPK!

Sabtu, 19 Oktober 2019 – 02:00 WIB

Juru bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Istimewa)

Juru bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pemerintah akhirnya telah mencatatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK ke Lembaran Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar UU tersebut segera dipublikasikan.

"Jadi, KPK juga berharap agar UU tersebut segera dipublikasikan. Sehingga bisa menjadi pedoman bagi semua pihak khususnya KPK dalam pelaksanaan tugas," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.

Pihaknya pun meminta jangan sampai ada kondisi ketidakpastian hukum karena Undang-Undang tersebut belum dipublikasikan. Apalagi kalau sampai ada kondisi kekosongan hukum karena itu sangat berisiko bagi upaya pemberantasan korupsi.

Dari koordinasi informal dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM, lanjutnya, UU KPK hasil revisi tersebut sudah berlaku sejak Kamis 17 Oktober 2019.

"Jadi, kemarin sudah ada nomor dan sudah diundangkan, itu koordinasi informal yang kami lakukan dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM dan berlakunya itu sejak 17 Oktober 2019. Artinya perkemarin sebenarnya sudah berlaku sejak tanggal diundangkan," ujarnya.

Yang menjadi persoalan sampai saat ini, kata dia, adalah lembaganya belum mendapatkan dokumen resmi UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut.

"Jadi, KPK tidak pernah mengetahui secara persis bagaimana sebenarnya isi secara detil Undang-Undang resmi yang sudah disahkan atau diundangkan tersebut. Memang ada dokumen-dokumen yang diedarkan pada saat paripurna tetapi tentu saja sebagai penegak hukum, kami harus tetap melandaskan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan dasar yang jelas dan Undang-Undang yang resmi," kata Febri.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.