JAKARTA, REQnews - Deputi V Bidang Polhukam dan HAM KSP, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah masih mengkaji kebijakan penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil. Menurutnya, kebijakan tersebut hingga saat ini belum final. Meskipun saat ini sudah ada 19 kementerian lembaga yang diduduki prajurit aktif TNI, di luar kementerian dan lembaga yang dibolehkan Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. "Ini sedang dalam proses ini belum final, kita tunggu saja kawan-kawan di Kementerian Pertahanan maupun TNI melakukan ini. Ini belum final, masih dalam proses. Saya bilang jangan khawatir," jelas Jaleswari di Balai Sarwono, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Meskipun menjamin Dwifungsi ABRI tidak akan kembali, Jaleswari tidak memberikan alasan pasti kebijakan orde baru tersebut tidak muncul kembali. Akhir Februari lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto telah bertemu Ombudsman untuk membahas persoalan ini. Dalam pertemuan tersebut Ombudsman telah mengingatkan potensi maladministrasi terkait penempatan perwira TNI di jabatan sipil. Menurut Anggota Ombudsman Ninik Rahayu, Wiranto setuju untuk mengkaji terlebih dahulu rencana tersebut sebelum diberlakukan. Menurutnya, Menkopolhukam tidak ingin wacana ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Namun, dalam pertemuan tersebut, menurut Ombudsman, Wiranto juga meminta masyarakat tidak terjebak dengan istilah "Dwi Fungsi ABRI" terkait kebijakan penempatan perwira aktif TNI di jabatan sipil.(*)

Dwi Fungsi TNI Dijamin Tak Kembali

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi