JAKARTA, REQNews - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Pers desak Kepolisian Republik Indonesia untuk ikuti aturan perundang-undangan dan perhatikan hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi. Selain itu, pihak Polri juga didesak untuk segera hentikan kasus yang membelit Robertus Robet karena telah kasus itu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan mengancam kehidupan berdemokrasi.&nbsp; Kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian, kedua lembaga itu meminta mereka mengevaluasi kinerja penyidik yang telah melakukan proses hukum terhadap Robertus Robet sebagai bentuk keseriusan jaga amanat konstitusi, reformasi dan demokrasi.&nbsp; Tiga desakan ini disampaikan ICJR dan LBH Pers melalui siaran persnya, Kamis (7/3/2019), untuk menanggapi penanggapan aktivis HAM Robertus Robet pada Rabu (6/3/2019) oleh pihak kepolisian. Robet diduga ditangkap karena diduga mengkritik Tentara Nasional Indonesia saat aksi Kamisan beberapa waktu lalu. Ia dijerat dengan pasal 28, ayat 2 juncto pasal 45a ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 14 ayat 2 juncto pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/ atau paasl 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.&nbsp; Lima catatan kritis Berdasarkan hal tersebut, ICJR dan LBH Pers memiliki catatan atas penetapan tersangka dan upaya paksa yang dilakukan kepolisian terhadap Robertus Robet. Pertama, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi Republik Indonesia melalui UndangUndang Dasar (UUD) 1945 Amandemen ke II yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2). Pasal 28 E ayat (3) secara eksplisit menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat. Pasal 22 ayat (3) UU Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekpresi tersebut yang secara internasional juga dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU 12 Tahun 2005. Menurut ICJR dan LBH Pers, apa yang dilakukan Robertus Robet telah secara tegas didukung oleh konstitusi. Pengekangan terhadap hak itu adalah pelanggaran hukum serius serta mencederai amanat konstitusi. Kedua, penjeratan dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE terkait Ujaran Kebencian sangat tidak masuk akal karena yang mendasar adalah Robet melakukannya tidak melalui sistem elektronik namun secara offline. Secara subtansi pasal rumusan Pasal 28 ayat 2 UU ITE tersebut memiliki kesamaan norma dengan rumusan dalam KUHP khususnya tentang tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 KUHP. Keduanya memiliki syarat kuat bahwa perbuatan ujaran kebencian harus bersifat propaganda dan penghasutan bukan sekedar “penghinaan” atau “tuduhan”. Yang lebih fatal adalah pejabat ataupun lembaga negara tidak bisa masuk dalam pidana tersebut karena dalam UU ITE dan KUHP, dasar pidana ini haruslah perbuatan berbasis SARA dan atau golongan dalam masyarakat. Pemaksaan penggunaan pasal ini adalah upaya kriminalisasi pada Robertus Robet. Ketiga, penjeratan menggunakan pasal berita bohong atau Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana harus dengan memperhatikan unsur penting. Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 15 tentang pidana menyiarkan berita dan pemberitaan bohong mempidana perbuatan dengan 3 unsur penting. Pertama, harus ada berita dan pemberitaan di mana ujaran itu harus memiliki informasi di dalamnya. Kedua, ada unsur keonaran di masyarakat. Ketiga, patut menduga bahwa berita dan atau pemberitaan itu bohong. “Keonaran di Masyarakat” dalam penjelasan pasalnya adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam konteks ini, refleksi Robet tersebut sangat tidak pas dikategorikan menyebabkan keonaran, karena isu dwifungsi TNI yang menjadi penyebab keonaran di masyarakat dengan dibuktikan pada banyaknya penolakan rencana diaktifkannya kembali dwifungsi TNI.&nbsp; Selain itu, tidak ada nilai informasi dari ujaran Robertus Robet. Apa yang dia sebutkan telah lama digunakan dalam pergerakan mahasiswa sehingga tidak lagi relevan menyebutkan apakah nyanyian itu berita bohong atau tidak. Keempat, penjeratan menggunakan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia juga sangat tidak tepat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, MK dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait pemberlakuan pasal 207 KUHP, penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa. Dengan demikian semestinya jika lembaga kepolisian ataupun TNI yang merasa terhina, seharusnya yang berhak melakukan pengaduan adalah Kapolri atau Panglima TNI sebagai pejabat struktural yang dimandatkan untuk memimpin lembaga tersebut.Kelima, tindakan intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian seperti yang diterapkan kepada Robertus Robet tanpa mengikuti prosedur yang diterapkan dalam KUHAP merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut ICJR dan LBH Pers, tindakan ini jelas ditujukan untuk menimbulkan iklim ketakutan kebebasan berekspresi di tengah tengah masyarakat. (Prazz)

Tentang Kasus Robertus Robet, Ini Tiga Desakan ICJR dan LBH Pers

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi