JAKARTA, REQnews - Warga di Manggarai, Jakarta tampaknya harus berpikir ulang untuk ikut aksi tawuran di wilayahnya. Sebab jika terbukti, Pemprov DKI Jakarta tak segan-segan mencabut hak para pelaku atas fasilitas BPJS maupun KJP.

Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali mengatakan langkah sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. &quot;Ini baru sebatas menyetujui, menyepakati antar kelompok masyarakat ini, teknis pencabutannya seperti apa belum kita bahas. Tapi ini bisa sebagi efek jera bagi pelaku tawuran,&quot; kata Marullah di Jakarta, Rabu 31 Oktober 2019.

Selain Marullah, turut pula hadir Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Dandim wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, begitu pula Kapolres dua wilayah tersebut.

Bayu mengatakan tahun 2005 saat dirinya pernah menjadi Lurah di Tebet, sudah tahu soal tawuran yang sering terjadi di wilayah tersebut. Ia berharap setelah 14 tahun berlalu harusnya masyarakat sudah bergerak ke arah lebih maju meninggalkan tradisi tawuran tersebut.

&quot;Mudah-mudahan kegiatan ini ada hasilnya. Ayo membangun sama-sama kampung kita. Menteng jaya, niatan baik bisa diijabah oleh Allah, kita jadi pioner menjaga sama-sama,&quot; kata Bayu.

Kesepakatan itu pun dituangkan dalam ikrar perdamaian yang dibacakan oleh perwakilan warga Kelurahan Menteng, Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, di Pasaraya Manggarai.

Ikrar perdamaian ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan Muspida Jakarta Selatan dan Muspida Jakarta Pusat untuk mencegah tawuran warga di Manggarai. Setidaknya ada empat poin dalam ikrar tersebut.

Pertama, bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggungjawab bersama, oleh karena kami bersama aparat keamanan akan senantiasa membantu dan terlibat dalam pencegahan segala bentuk konflik sosial yang ada (tawuran, narkoba) serta berjanji untuk menghentikan semua bentuk pertikaian dan permusuhan guna terwujudnya rasa aman warga.

Kedua, mengutuk keras kepada para pelaku dan provokator yang telah memicu terjadinya tawuran, serta mendukung dilakukannya tindakan tegas dan diproses secara hukum kepada mereka yang terbukti melanggar hukum serta norma yang berlaku di masyarakat.

Ketiga, mendukung dilaksanakannya pencabutan semua hak dan fasilitas yang telah diberikan pemprov DKI Jakarta (BPJS, KJP, dll) kepada mereka yang telah terbukti melakukan tindakan melanggar hukum.

Dan keempat, meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan pengkajian terhadap akar permasalahan yang menjadi pemicu tawuran serta menyusun program-program pemberdayaan yang dibutuhkan bagi para pelaku tawuran/narkoba.

Doa bersama dan ikrar perdamaian ini selain dihadiri oleh unsur Musyawarah pimpinan daerah (Muspida) dari dua wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, juga dihadiri sejumlah lurah, camat, anggota ormas di wilayah tersebut.

Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Bastoni Purnama yang menginisiasi acara tersebut mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu pioner untuk mewujudkan perdamaian di wilayah Manggarai tahun 2019.

&quot;Tahun 2019 ini harus ada perubahan, masak mau tawuran terus. Kita jadikan momentum untuk menciptakan perdamaian di wilayah ini. Tawuran hanya akan memperburuk citra kita, dan merugikan masyarakat,&quot; ujar Bastoni.

Pemprov DKI Bakal Cabut Fasilitas KJP dan BPJS Warga Manggarai yang Terlibat Tawuran

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi