JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah sistem e-budgeting dan meninggalkan digitalisasi.Juru bicara KPK Febri Diansyah meminta sistem yang positif dipertahankan. 
&nbsp; 
&quot;Bahwa sebuah sistem tidak ada yang sempurna, iya. Tapi kita sebaiknya tentu tidak mundur jauh ke belakang,&quot; kata Febri di Jakarta, Selasa malam, 5 November 2019. 
&nbsp; 
Menurutnya, tak bisa penganggaran kembali ke sistem manual. Sebab, metode itu terbukti tak efektif dan sarat potensi penyimpangan. Apalagi, kata Febri, banyak aksi suap ketika sistem itu diterapkan.

Dia bilang, harusnya Jakarta jadi contoh. Sebab ke depan, sejumlah daerah lain akan merancang APBD.&nbsp;

&quot;Selain pemerintah daerahnya harus menjadikan ini sebagai konsen agar masyarakat tahu bahwa mereka mengelola anggarannya dengan benar,&quot; kata Febri. 
&nbsp; 
Harapan KPK, masyarakat mendapat informasi utuh soal anggaran daerah. Sebab uang yang dialokasikan untuk itu merupakan uang masyarakat.

Polemik Sistem E-budgeting DKI, KPK Minta Anies Tetap Pertahankan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi