JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pemerintah telah menerbitkan PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang mengatur banyak hal tentang konten-konten yang beredar. Dalam aturan ini, pemerintan tidak akan aktif melakukan pemblokiran, namun memberi sanksi denda yang tinggi kepada platform penyedia konten-konten ilegal hingga pornografi.

&quot;Dengan PP ini, platform seperti Facebook dan Twitter yang memfasilitasi konten ilegal akan didenda, berkisar Rp 100 sampai Rp 500 juta per koten,&quot; ujar Dirjen Aptika Kemenkominfo, Samuel Abrijani P di Jakarta, baru-baru ini.

Secara rinci, Samuel menjelaskan, konten-konten yang akan dikenakan sanksi di antaranya seperti pornografi, human trafficking, perdagangan narkoba, radikalsime, terorisme, hingga ujaran kebencian.

Aturan denda itu sudah bisa diberlakukan pada 2021. Pemberian denda administratif,&nbsp;juga dimungkinkan dari tindak lanjut atas laporan.&nbsp;&nbsp;

Samuel juga menjelaskan bahwa pihaknya juga telah bertemu dengan penyedia platform untuk melakukan sosialisasi pemahaman dan mekanismenya.&nbsp;&nbsp;

&ldquo;Kalau aturannya sih sudah juga diberlakukan di berbagai negara. Bahkan ada negara yang memberlakukan denda dihitung dari size perusahaan,&rdquo; kata dia.

Pemerintah Tidak akan Blokir Konten Negatif, Tapi Diberi Denda Selangit!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi