JAKARTA, REQnews -&nbsp;KPK telah menyiapkan tenaga ahli untuk membantu pihak kepolisian mengungkap fenomena munculnya desa &#39;hantu&#39;, atau desa fiktif yang sengaja didaftarkan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya sengaja menyiapkan para ahli untuk mencari tahu apakah ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.

&quot;Dukungan kami berikan itu tergantung kebutuhan ya sekarang yang dibutuhkan adalah dukungan ahli pidana atau ahli-ahli yang terkait lainnya,&quot; kata Febri di Jakarta, Rabu 6 November 2019.

Kemunculan istilah desa hantu ini pertama kali disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Setelah ditelusuri, ternyata kasus ini sudah diusut oleh Polda Sulawesi Tenggara dengan bantuan dari KPK.

&quot;Perkara yang ditangani tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2018,&quot; ujar Febri. 
 
Sementara ini, diduga ada 34 desa yang bermasalah di Kabupaten Konawe. Dari jumlah itu, ada 3 desa fiktif, sedangkan 31 desa lainnya disebutkan bila surat keputusan (SK) pembentukan desa tersebut dibuat dengan tanggal mundur. 
 
&quot;Tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada, tetapi SK pembentuknya dibuat dengan tanggal mundur. Sementara pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate,&quot; ucapnya.

&nbsp;

Usut Fenomena Desa 'Hantu', KPK Siapkan Strategi Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi