JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin tampaknya sedikit kesal dengan sejumlah program-program di Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satunya program yang disorotnya adalah Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) atau yang biasa disebut jaksa pengawal pembangunan.

Bahkan Jaksa Agung pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya itu menyebut banyak kebocoran dalam program itu. &quot;Memang banyak ada kebocoran,&quot; ucap Burhanuddin saat sowan ke KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 8 November 2019.

Sebelumnya Burhanuddin sempat menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Kamis 7 November 2019 kemarin. Sesegera mungkin Burhanuddin mengaku akan merapatkan persoalan TP4 itu untuk dibubarkan atau diubah sistemnya, dan mengevaluasi pejabat tinggi di Kejagung yang bertanggung jawab atas program tersebut.

&quot;Kami akan coba buat analisis.&nbsp;Saya bicarakan dengan pakar, apa ini dibubarkan atau mungkin kita ganti bentuknya. Tentu dengan substansi yang tidak jauh. Pola pengawasan akan lebih kami tingkatkan,&quot; kata Burhanuddin.

Diketahui, TP4 yang merupakan gagasan mantan Jaksa Agung M Prasetyo dan eks Jampidsus Adi Toegarisman tersebut memiliki cabang di daerah pada tingkat kejaksaan tinggi dengan nama TP4D. Tim ini sempat menjadi sorotan ketika KPK menangkap salah seorang anggota tim itu dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Jaksa yang seharusnya mengawasi proyek agar jauh dari korupsi malah menerima suap dari pengusaha dengan membantunya mendapatkan proyek. Dalam OTT di Yogyakarta itu ada 2 jaksa yang dijerat KPK sebagai tersangka yaitu Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono. Sementara satu tersangka lainnya adalah Gabriella Yuan Ana selaku pihak swasta.

KPK menduga Eka Safitra dan Satriawan membantu Gariella selaku Dirut PT Manira Arta Rama Mandiri untuk mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Atas bantuan tersebut, jaksa Eka dan Satriawan diduga mendapat fee sebesar Rp 100,870 juta pada 15 Juni 2019 dan Rp 110,870 juta pada 19 Agustus.

Jaksa Agung Akui Program TP4 Banyak 'Kebocoran', Incar Prasetyo?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi