JAKARTA, REQnews - Komisi IX DPR RI telah sah menolak rencana kenaikan iruan BPJS Kesehatan yang sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo khusus untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja Resmi.

Disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihatul Wafiroh dari Fraksi PKB, kenaikan BPJS ini telah membebani dan membuat rakyat miskin semakin menjerit.

Menanggapi penolakan DPR, Menteri Kesehatan Terawan buka suara. Ia mengapresiasi keputusan Komisi IX yang merupakan representasi suara rakyat.

"Saya senang jadi dapat banyak masukan. Ini kan penting. Sebenarnya intinya kan sama, mau mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan," kata Terawan, Sabtu 9 November 2019.

Menurut Terawan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana upaya membuat masyarakat tidak terlalu merasakan kenaikan BPJS.

Rencananya, ujar Menkes, pemerintah akan memberikan subsidi iuran untuk peserta BPJS Kesehatan kelas III. Namun, pemberian subsidi ini masih dalam tahap pembahasan.

"Kalau iuran kelas 3 itu akan tersubsidi itu kan nggak berasa kalau naik. Kalau bagi peserta kelas 2 dan 1, ada regulasi entar bisa diatur," kata Terawan.