Jaksa Agung: KPK Tangkap Jaksa Itu Bentuk Seleksi Alam

Sabtu, 09 November 2019 – 23:00 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin (doc: istimewa)

Jaksa Agung ST Burhanuddin (doc: istimewa)

JAKARTA, REQnews – Banyaknya sorotan yang diarahkan kepada Kejaksaan Agung dan kinerja para jaksa, disambut baik oleh Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin. Ia malah senang bila semakin banyak pihak yang mengawasi kinerja anak buahnya.

Burhanuddin pun berjanji akan mengevaluasi program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).

Tak hanya itu, ia juga mengaku pasrah jika ada jaksa yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Itu adalah bentuk seleksi alam untuk masa depan lebih baik. Kami juga akan membina nanti apa yang sudah terjadi (untuk) jadikan contoh agar (ada efek) jera bagi yang lain,” katanya, di Jakarta, Jumat 8 November 2019.

Kemudian soal TP4, Burhanuddin mengakui bahwa TP4 ini merupakan produk jaksa agung sebelumnya yang terindikasi banyak kebocoran. Kebocoran itulah yang ditengarai dimanfaatkan oknum-oknum jaksa nakal untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok.

”Saya akan coba buat analisis (soal TP4),” ujarnya.

Mantan jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara (Jamdatun) ini juga menyatakan, pihaknya akan meminta pendapat pakar sebagai bahan pertimbangan membubarkan atau tetap melanjutkan TP4 di masa mendatang.

“Pertimbangan itu juga penting untuk menentukan, apakah TP4 tetap dilanjutkan dengan mengubah nama dan meningkatkan pengawasannya. Tentunya saya tidak bisa sendiri,” tuturnya. (Binsasi)

Sementara itu, Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menilai evaluasi terhadap Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tersebut merupakan langkah awal cukup baik yang diambil periode baru Kejagung. Apalagi melihat beberapa kasus yang sempat muncul di kalangan jaksa selama berjalannya TP4D.

“Namun bukan berarti menghilangkan program. Program ini harus ada kesinambungan karena mempertaruhkan trust atau kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Barita menilai program TP4D harus dilihat dari dua arah. Di satu sisi, masyarakat perlu mengapresiasi karena penyelenggara pemerintah dan proyek strategis nasional mengalami percepatan dan bisa dicapai tepat waktu. Triliunan rupiah anggaran juga dapat terserap dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Di sisi lain, tetap ada dugaan penyalahgunaan jabatan dan faktor-faktor pelanggaran hukum lainnya. ”Ada dugaan praktik cawe-cawe dan faktor non hukum yang memengaruhi. Misalnya biaya-biaya tinggi di luar anggaran atau oknum organisasi tertentu,” katanya.

Evaluasi itu, menurut Barita, harus menjadi titik balik untuk perbaikan TP4D dan memaksimalkan manfaat program tersebut.

”TP4D ini bentuk pencegahan sehingga harus lebih responsif terhadap program pemerintah. Bukan menghilangkan, tetapi upgrade program itu. Kejagung perlu melihat berbagai aspek dalam evaluasi tersebut. Bukan hanya pada penegakan hukum saja, tetapi juga pada penyelenggara negara,” ujarnya. (Binsasi)