Seberapa Bahaya Data Nonstrategis Disimpan di Luar Negeri? Ini Kata BSSN

Minggu, 10 November 2019 – 02:00 WIB

BSSN (Foto: Istimewa)

BSSN (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pro kontra agar data nonstrategis bisa disimpan di luar negeri masih terus bergulir.  Padahal Republik Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

PP tersebut memperbolehkan agar data nonstrategis bisa disimpan di luar negeri. Namun, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengimbau masyarakat untuk lebih teliti saat membaca isi PP tersebut.

Sebab pemerintah tentu memiliki prasyarat dan tidak serta merta melakukannya. “Ada syaratnya nanti coba dibaca lagi, itu bisa disimpan di luar negeri selama sistem di dalam negeri tidak tersedia,” kata Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN, Anton Setiyawan di Jakarta, Sabtu 9 November 2019.

Ia menjelaskan bahwa PP 71 menyampaikan bahwa untuk data yang strategis tetap harus berada di Indonesia. Yakni yang bersifat layanan privat dan klasifikasinya rendah boleh di luar negeri selama sistem di dalam negeri tidak tersedia.

"Maksudnya tidak ada pendukung seperti data center, layanan cloud dan lain-lain," ujar dia.

Kini, diakuinya fokus BSSN adalah mendorong industri layanan data center dan cloud computing di dalam negeri untuk bisa bisa tumbuh dan berkembang. "Bagaimana orang mau dagang, sistemnya enggak terbackup? Pasti orang memilih cloud yang di luar, pasti begitu. Jadi pemerintah seimbangkan," kata Anton.

Sementara Pakar Keamanan Teknologi Informasi Gildas Deograt Lumy yang berada di sebelah Anton menyatakan tidak setuju dengan dibolehkannya data nonstrategis disimpan di luar negeri.

Gildas pun pernah terlibat dalam pembuatan PP 82/2012 sebelum akhirnya direvisi menjadi PP 71/2019 tentang PSTE yang berlaku sekarang. Ia mengaku cukup lama mereka memproses Peraturan itu, yaitu dari tahun 2009 hingga akhirnya disahkan di tahun 2012.

Alasannya, karena tekanan cukup keras saat itu dari Asosiasi Bank Asing. “Jadi, silahkan diterjemahkan sendiri. Ini sebetulnya diskusi klasik,” ujar Gildas.

Ia mengatakan jika pemerintah kemudian berpatokan pada PP 82 yang disahkan tujuh tahun lalu itu, seharusnya industri Cloud Computing dalam negeri bisa berkembang lebih baik. Pengaplikasian PP 82/2012 itu tidak dibarengi penegakan hukum yang maksimal. Akhirnya, PP tersebut pun direvisi menjadi PP 71/2019.

“Masalahnya, di kita hukum lengkap. Tapi penegakan hukumnya bermasalah,” kata Gildas.