JAKARTA, REQnews -&nbsp;Untuk semua mantan narapidana kasus korupsi, jangan harap kalian bisa maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2020 atau pilkada-pilkada seterusnya. Tak ada lagi celah untuk kalian berkuasa.

Hal ini ditegaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU), selain eks napi korupsi, mereka yang pernah menjadi bandar narkoba atau terpidana kejahatan seksual terhadap anak juga dilarang mencalonkan diri.

&quot;Ini dalam PKPU sebelumnya sudah ada, kemudian kita tambahankan bagi mantan terpidana korupsi,&quot; ujar Komisioner KPU, Evi Novida Ginting di Jakarta, Senin 11 November 2019.

Evi menjelaskan, KPU sengaja tak memberi celah mantan terpidana korupsi untuk maju lagi, karena ingin pemimpin suatu daerah memiliki integritas dan kompetensi yang layak.

Selain itu, KPU ingin memberi hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik. Khususnya terhindar dari kasus korupsi agar publik percaya pada pemimpinnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI belum mencapai kesepakatan soal narapidana koruptor dilarang mencalonkan diri jadi kepala daerah dalam rancangan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017. 
 
Ketua Komisi Il DPR RI Ahmad Doli Kurnia merasa perlu ada evaluasi dan penyempurnaan menyeluruh peraturan untuk pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, kemungkinan penyempurnaan itu dilakukan setelah Pilkada Serentak 2020.

&quot;Kira-kira mungkin tidak (revisi UU) itu terjadi? Makanya, harus kami atur betul situasinya untuk melihat materi revisi (UU), memungkinkan tidak untuk kami melakukan revisi,&quot; ujar Doli.

&nbsp;

KPU Tak Beri Celah Eks Napi Korupsi Nyalon Pilkada

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi