JAKARTA, REQnews &ndash; Eks Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir telah divonis bebas oleh pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu. Putusan ini pun dinilai berbau kontroversi oleh banyak pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Maka, lembaga anti rasuah ini pun bergerak cepat. Kasasi pun telah dilayangkan ke Mahkamah Agung pada Jumat 15 November 2019.

Hal ini disampaikan oleh Jaksa KPK Lie Putra Setiawan. &quot;Kemarin teman kami sudah ajukan kasasi atas putusan tingkat pertama Pak SB,&quot; katanya di Jakarta, Sabtu 16 November 2019.

Seperti diketahui sebelumnya, Pengadilan Tipikor memvonis bebas Sofyan Basir. Vonis dibacakan Majelis Hakim Ketua Hariono.

&quot;Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara bersalah sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua,&quot; kata Hakim Hariono membacakan putusan sidang, Senin 4 November 2019.

Kemudian, hakim juga memerintahkan agar Sofyan Basir segera dibebaskan dari tahanan. &quot;Kedua, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan ketiga memerintahkan terdakwa agar dibebaskan dari tahanan,&quot; ujarnya.

Namun KPK menduga, vonis bebas terjadi lantaran majelis hakim Pengadilan Tipikor tak mempertimbangkan beberapa peran penting Sofyan Basir dalam terjadinya tindak pidana korupsi di kasus tersebut.

&quot;Terkait pengetahuan terdakwa (Sofyan) tentang adanya suap dari Johanes Kotjo ke Eni Saragih, JPU telah menyisir, terdapat sejumlah pertimbangan majelis hakim yang mengabaikan sejumlah fakta dan bukti yang muncul di persidangan,&quot; ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah beberapa waktu lalu.

Fakta yang dikesampingkan oleh majelis hakim Pegadilan Tipikor, menurut Febri, yakni terkait adanya dugaan pengetahuan Sofyan Basir tentang suap yang akan diterima oleh Eni Saragih dari Johanes Kotjo.

&quot;Hal ini pernah disampaikan SB (Sofyan Basir) saat menjadi saksi dalam perkara Eni Saragih yang menyatakan bahwa terdakwa diberitahu Eni bahwa Eni mengawal perusahaan Kotjo dalam rangka menggalang dana untuk partai,&quot; kata Febri.

Namun keterangan yang sempat tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut memang dicabut oleh Sofyan Basir. Menurut Febri, sebelum mengubah keterangan tersebut, Sofyan Basir menyatakan tidak mendapat tekanan atau paksaan dari pihak penyidik.

Tak hanya itu, keterangan soal Eni Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar yang menyatakan Eni memberitahu Sofyan Basir bahwa Eni ditugaskan untuk mengawal perusahaan Johanes Kotjo, selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited agar mendapat pekerjaan dalam proyek PLTU Riau-1 guna mencari dana untuk parpol dikesampingkan oleh hakim.

&quot;Selain itu, kami juga mengidentifikasi, majelis hakim tidak mempertimbangkan peran terdakwa dalam mempercepat proses proyek PLTU Riau-1 dengan cara yang melanggar sejumlah aturan,&quot; ujar Febri. (Binsasi)

Pantang Menyerah! KPK Ajukan Kasasi Soal Vonis Bebas Sofyan Basir

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi