JAKARTA, REQnews - Pemprov DKI menggusur rumah puluhan warga Sunter, Jakarta Utara. Kebijakan sangat disayangkan warga, mengingat salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta&nbsp;Anies Baswrdan adalah tidak melakukan penggusuran.

Lokasi penggusuran berada di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Objek yang digusur yakni bangunan dan tempat usaha warga.

&quot;Kami semua pendukung Anies, tapi kenapa digusur, katanya dulu tidak ada penggusuran saat kampanye. Ini namanya ingkar janji,&quot; kata salah seorang warga, Subaidah di Jakarta, Sabtu 16 November 2019.

Apalagi, lanjut dia, hmpir semua warga yang bermukim di lokasi tersebut merupakan pendukung Anies saat Pilkada lalu. Namun hingga kini, pihak Pemprov belum mendatangi korban penggusuran.

&quot;Usai kami digusur, sampai sekarang juga tidak dikunjungi,&quot; ujar Subaidah.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Utara dibantu 1.500 personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan PPSU melakukan penertiban bangunan di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kamis 14 November lalu. Penertiban tersebut berujung bentrok, karena warga mempertahankan bangunan mereka yang sudah ditinggali sejak puluhan tahun tersebut.

Pemerintah Kota Jakarta Utara mengklaim penertiban bangunan dan tempat usaha warga di Sunter ini sudah sesuai aturan. Camat Tanjung Priok Syamsul Huda mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat peringatan sebanyak tiga kali.

&quot;Kami sudah memberikan imbauan, surat peringatan tiga kali, menerima perwakilan warga di kantor, hingga bertemu koordinator warga di tempat tinggal mereka,&quot; kata Syamsul Huda.

Menurut Syamsul, dalam setiap pertemuan, warga meminta agar direlokasi ke tempat lain, agar mereka dapat berusaha kembali. Namun, jika permintaan relokasi itu masih di lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial, pemerintah juga tidak bisa memberikan bantuan relokasi.

&quot;Kami menawarkan solusi agar mereka bisa direlokasi ke rumah susun, tetapi warga juga tidak mau,&quot; ujar Syamsul.

Syamsul menegaskan upaya yang dilakukan pemerintah bukan penggusuran, tetapi penataan dan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Penataan itu dilakukan untuk mendukung program pemerintah menormalisasi saluran air sepanjang 400 meter dengan lebar sekitar enam meter. Wilayah tersebut rawan terjadinya genangan saat musim penghujan.

&quot;Kita melakukan penataan, bukan penggusuran. Sebelum digusur lebar saluran hanya sekitar dua meter, tidak sesuai bentuk aslinya karena tertutup bangunan warga,&quot; kata Syamsul.

&nbsp;

Puluhan Rumah Digusur, Warga Sunter: Anies Ingkar Janji

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi