Wacana KKR, Haris Ingatkan Kegagalan Luhut Jadi Menkopolhukam

Minggu, 17 November 2019 – 07:30 WIB

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (Foto: Istimewa)

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berencana menghidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Niat itu langsung disambut positif Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar.

Meski mendukung langkah pemerintah tersebut, ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan untuk Mahfud. Khususnya dalam hal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

"Saya punya banyak catatan untuk Pak Mahfud. Satu, penanganan pelanggaran HAM yang berat, Pak Mahfud harus belajar kepada kegagalan pada periode-periode yang lain," ujar Haris di Jakarta, Minggu 17 November 2019.

Pun termasuk agar Mahfud belajar dari kegagalan mantan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu.

Diketahuia saat menjabat Menkopolhukam RI, Luhut sempat menginisiasi Simposium Tragedi 1965. Simposium ini untuk melengkapi data pembunuhan ekstraudisial terhadap massa serta simpatisan PKI.

Sayangnya, hasil Simposium Tragedi 1965 tersebut hingga kekinian tak jelas juntrungannya. Alhasil, simposium itu hanya menuai pro dan kontra.

"Dan saya menduga Luhut itu digeser gara-gara dia berupaya, percaya diri menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Pada masanya Luhut, itu terlalu vulgar bikin simposium dan penekanannya pada isu 65 saja. Akhirnya jadi ribut dan orang jadi bertanya-tanya," ucap dia.

Sebabnya, Haris menyarankan kepada Mahfud yang ingin membentuk KKR. Yakni harus memahami prinsip turunan dari komite tersebut, yakni hak korban.

Hak korban, kata Haris, antara lain yakni untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, pemulihan, mendapatkan kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan.

Namun, kata Haris, prinsip-prinsip KKR tersebut harus tertuang dalam instrumen hukum yang tegas, semisal melalui keputusan presiden.

"Keppres ini harus punya legalisasi, punya ikatan yang kuat. Keppres adalah manifestasi negara mengakui bertanggung jawab dan akan mengambil tindakan. Tindakannya tidak perlu terburu-buru. Muncul misalnya di periode yang lalu, ini dua, tiga bulan akan selesai. Enggak bisa. Persoalannya terlalu berat dan dibiarkan terlalu lama, sehingga bekasnya cukup dalam," ucap Haris.

"Untuk itu harus dibangun proses healing, bahkan healing bangsa kalau menurut HS Dillon membuat orang berpartisipasi. Membuat orang yang dikorbankan, keluarga korban berpartisipasi, dan akan membangun kepuasan mereka," ujarnya.

Haris mengatakan, setelah keppres yang dimaksud diterbitkan, pemerintah baru bisa membuat KKR guna menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Tapi, untuk mewujudkan itu semua, menurut Haris, bukanlah hal yang mudah terutama bagi Presiden Jokowi.

Pasalnya, Haris menduga ada pihak di  jajaran pemerintahan Jokowi yang diduga terlibat pada sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Nah cuma masalahnya, apa mungkin Pak Mahfud bisa meyakinkan presiden untuk mengambil tindakan-tindakan itu, yang pada saat bersamaan, di sebelahnya ada Prabowo, di belakangnya ada Hendropriyono, di sebelah kanannya ada Wiranto, ada juga Megawati yang mengeluarkan keppres tentang Darurat Militer di Aceh. Itu tantangannya,” kata Haris.