ICJR:Tindakan Sewenang-wenang Polisi terhadap Pekerja Seks di Wamena Melanggar Hukum

Selasa, 12 Maret 2019 – 20:00 WIB

(foto:istimewa)

(foto:istimewa)

JAKARTA, REQNews - Pada Senin 11 Maret 2019, Polsek Wamena Kota menjaring 11 perempuan Pekerja Seks dan muncikari, yang kemudian ke-11 perempuan tersebut direndam di dalam kolam lumpur berukuran besar yang berada di samping kiri halaman Kantor Bupati Jayawijaya. Kejadian perendaman yang tidak manusiawi tersebut juga diperlihatkan kepada masyarakat. 

Seperti dikutip dari icjr.or.id, pihak Kapolres Wamena menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk sanksi sosial yang biasa diberikan, orang-orang yang terjaring razia seperti pekerja seks dan pelaku peredaran minuman keras biasa direndam di kolam tersebut. Bupati Jayawijaya juga menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk membuat efek jera sebelum memulangkan para pekerja seks ke tempat tinggalnya. 

"Perbuatan yang dilakukan jajaran Polisi di Polres Wamena dan Polsek Wamena Kota merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan tanpa dasar hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia," seperti tertuang dalam website Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Selasa (12/3/2019). 

ICJR mengingatkan sekali lagi, bahwa hingga saat ini tidak ada Hukum Nasional Indonesia yang mengkriminalisasi secara spesifik pekerja seks. Kalaupun terdapat indikasi tindak pidana eksploitasi seksual melibatkan korban anak, maka segala bentuk proses hukum yang dilakukan harus berdasarkan hukum acara pidana yang melindungi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Perbuatan itu, menurut ICJR adalah tindakan penyiksaan, tidak manusiawi dan sewenang-wenang. Indonesia lewat UU Nomor 5 Tahun 1998 telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. 

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Wamena tersebut telah melanggar perlindungan yang dicantum di dalam Pasal 5 Universal Declaration of Human Rights, Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 16 Konvensi Menentang Penyiksaan serta Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945. 

Semua pasal ini merupakan jaminan perlindungan bagi semua orang dari kewenangan negara dalam memberikan hukuman dan perlakuan yang menyiksa, kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Perendaman lumpur kepada pekerja seks di depan umum tersebut merupakan bentuk perlakuan yang menyiksa, kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. 

Sesuai KUHAP terdapat pembatasan kewenangan aparat penegak hukum, salah satunya harus dengan adanya dasar bahwa yang ditangkap atau ditahan adalah tersangka dan telah diduga berdasarkan 2 alat bukti yang cukup melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 20 jo Pasal 21 KUHAP, pada kasus ini, tidak ada dasar penangkapan yang jelas. 

Tindakan ini menurut ICJR merusak citra kepolisian dan melanggar kode etik kepolisian.  Atas hal tersebut, ICJR meminta Kapolri untuk mengusut tuntas tindakan sewenangan-wenang aparat jajaran kepolisian di Wamena tersebut, dan memeriksa secara pidana maupun secara etik pelanggaran yang dilakuka, ICJR juga meminta Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Wemena maupun Kapolsek Wamena Kota karena telah lalai mejalankan tugasnya, serta meminta Menteri dalam negeri untuk melakukan evaluasi tindakan/ kebijakan Bupati Jayawijaya yang membiarkan pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi. (nls)