JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kontroversi seputar rencana pelelangan aset milik First Travel masih bergulir. Parahnya, para korban dipastikan tidak akan mendapat hasil lelang, karena dirampas negara.

Sebelumnya, majelis hakim telah menolak putusan jaksa yang meminta agar aset dikembalikan kepada korban yang telah dirugikan.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi ikut berkomentar dalam kasus ini. Menurutnya, aset First Travel bukan milik negara, sehingga tidak ada alasan penyitaan.

&quot;Itu tindakan keliru, gegabah dan sangat menyakit konsumen sebagai korban. Aset First Travel bukanlah aset negara, tidak ada alasan untuk menyita dan tidak logis dijadikan sebagai pendapatan negara,&quot; ujar Tulus, Senin 18 November 2019, seperti dikutip dari&nbsp;Detikcom. 
 
Menurutnya, daripada &#39;merampas&#39; aset First Travel, akan lebih baik bila pihak-pihak berwenang membentuk komisi ganti rugi. Di mana nantinya komisi ganti rugi ini akan bertugas untuk mengatur bagaimana bentuk dan mekanisme pembagian ganti rugi kepada para korban.

&quot;Seharusnya putusan hakim memerintahkan untuk membentuk komisi ganti rugi, yang bertugas untuk mengatur bagaimana bentuk dan mekanisme pembagian ganti rugi,&quot; kata dia.

&quot;Bisa jadi kerugian yang dibagikan bukan berupa cash money, apalagi bentuk umrah ke tanah suci, tapi dalam bentuk lain, dan komisi ganti rugi itulah yang harus mendesain mekanismenya,&quot; ujarnya menambahkan.

YLKI: Negara Tidak Punya Alasan Sita Aset First Travel

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi