700 Hari Penyerangan, Novel Sehat Walafiat

Rabu, 13 Maret 2019 – 09:00 WIB

Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil dalam rangka 700 hari Kasus Novel Baswedan di KPK (Foto : REQnews/Haikal)

Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil dalam rangka 700 hari Kasus Novel Baswedan di KPK (Foto : REQnews/Haikal)

JAKARTA, REQnews - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyebut kondisi kesehatan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan terus membaik setelah 700 hari penyerangan air keras. Arif Maulana, salah satu perwakilan koalisi, mengatakan kedua mata Novel saat ini semakin membaik dari sebelumnya.

"Baru saja beliau (Novel) mengabarkan bahwa kondisi mata kiri beliau itu semakin membaik dan untuk mata kanan beliau yang kemarin sempat kurang baik hari ini dinyatakan sudah cukup stabil dan yang sebelumnya sempat turun matanya sekarang sudah mulai stabil dan kembali ke posisinya," kata Arif yang juga merupakan kuasa hukum Novel di gedung KPK Jakarta, Selasa (12/3/2019).

"Jadi mulai membaik mata kanan beliau. Dan karena alasan itu beliau tidak dapat bergabung bersama kita," tambah dia.

Sementara itu, dalam aksi 700 hari penyerangan Novel, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai penyerangan terhadap Novel adalah sebagai percobaan pembunuhan dan pelanggaran HAM.

"Pertama, karena Novel menjalankan tugas sebagai penyidik KPK dianggap sedang memperjuangkan pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya," kata Saleh Al Ghifari, anggota koalisi masyarakat sipil lainnya. 

Kedua, karena pengungkapan kasus Novel terbukti tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Novel Baswedan dalam hal ini kembali menjadi korban karena penundaan berlarut (undue delay) pengungkapan kasus yang sangat lama dari kepolisian. 

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, penyiraman air keras terhadap Novel bukanlah teror yang pertama kali dialaminya. Terhitung sudah 5 kali ia mengaiami teror sebelumnya. Mulai dari ditabrak hingga ancaman bom. 

Selain itu, terhadap pengawai KPK lainnya sudah terjadi pula 8 kali teror yang cukup serius. Mulai dari diculik hingga ancaman pembunuhan.

Selain itu, berdasarkan data yang dirilis Transpararency International Indonesia pada 2017 terdapat 100 kasus ancaman teror bagi pelapor, saksi dan korban dalam kasus korupsi dari tahun 2004. 

Kasus-kasus teror yang dialami Novel, penyidik KPK lainnya dan para pegiat anti korupsi kesemuanya mengalami undue delay dalam penanganan kepolisian. Padahal penyidikan suatu perkara di kepolisian terdapat batas waktu seperti diatur pada Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Kepala Polri (Perkap) Nomor 12 Tahun 209 yang membatasi lama maksimal penyelesaian penyidikan di kepolisian adalah 120 hari. 

Ketidakprofesionalan berupa menunda-nunda dan membuat tidak jelas perkara yang ditangani merupakan fenomena umum di kepolisian. Penelitian LBH Jakarta pada tahun 2016 menemukan bahwa terdapat 44.273 perkara hilang di kepolisian dan 255.618 perkara masih mengendap. (*/Oji)