JAKARTA, REQnews - Tujuh ratus (700) hari sudah peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang terjadi pada 11 April 2017. Selama hampir 2 tahun pula kepolisian telah diberikan kepercayaan untuk mengungkap peristiwa keji tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada hasil dari penyidikan yang dilakukan. Waktu yang sangat panjang tersebut kian membuat terang bahwa tidak ada kesungguhan dan keprofesionalitasan kepolisian untuk mengungkap perkara ini. Kekhawatiran berbagai pihak bahwa Novel tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar kian terbukti.Kasus penyiraman air keras atau Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi simpulkan sebagai percobaan pembunuhan adalah pelanggaran HAM.&nbsp; Pertama, karena Novel menjalankan tugas sebagai Penyidik KPK dianggap sedang memperjuangkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, karena pengungkapan kasus Novel terbukti tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Novel Baswedan dalam hal ini kembali menjadi korban karena penundaan berlarut (undue delay) pengungkapan kasus yang sangat lama dari kepolisian. Penyirman air keras terhadap Novel Baswedan bukanlah teror yang pertama kali dialaminya. Terhitung sudah 5 kali ia mengalami teror sebelumnya. Mulai dari ditabrak hingga ancaman bom. Selain itu, terhadap pegawai KPK lainnya sudah terjadi pula 8 kali teror yang sudah cukup serius. Mulai dari diculik hingga ancaman pembunuhan. Selain itu, berdasarkan data yang dirilis Transparancy International Indonesia pada 2017 terdapat 100 kasus ancaman teror bagi pelapor, saksi dan korban dalam kasus korupsi dari tahun 2004. Kasus-kasus teror yang dialami Novel, Penyidik KPK lainnya dan para pegiat antikorupsi, semuanya mengalami undue delay dalam penanganan kepolisian. Padahal penyidikan suatu perkara di kepolisian terdapat batas waktu seperti diatur pada pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Polri (Perkap) Nomor 12 tahun 2009 yang membatasi lama maksimal penyelesaian penyidikan di kepolisian adalah 120 hari. Meskipun pada aturan perubahan Perkap tersebut tidak dicantumkan lagi mengenai lama batas waktu, bukan berarti tidak ada batasan lagi sama sekali mengenai target penyelesaian penyidikan. Ketidakprofesionlan berupa menunda-nunda dan membuat tidak jelas perkara yang ditangani, merupakan fenomena umum di kepolisian. Penelitian LBH Jakarta pada tahun 2016 menemukan bahwa terdapat 44.273 perkara hilang di kepolisian dan 255.618 perkara masih mengendap. Mengenai teror terhadap Novel dan pegawai KPK lainnya ini, Koalisi juga telah membuat laporan dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) kepada KPK. Tidak diungkapnya peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Bswedan dan teror-teror terhadap pegawai KPK sebelumnya, telah berujung pada berulangnya teror terhadap KPK. Teror bom yang menimpa Komisioner KPK Agus Raharjo dan Laode M Syarief terjadi setelah itu pada 9 Januari 2019. Kurang sebulan berselang, penyelidik KPK yang sedang menjalankan tugas kembali mengalami penganiyaan oleh sejumlah pejabat Provinsi Papua di Hotel Borobudur Jakarta pada 2 Februari 2019. Pembentukan Tim Gabungan pada tanggal 8 Januari 2019 oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang terdiri dari penyidik yang sama dengan komposisi penyidik sebelumnya, hingga saat ini juga tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pelibatan pihak di luar kepolisian dalam Tim Gabungan tersebut juga terus dipertanyakan. Orang-orang selain pihak kepolisian yang dipilih, belum mewakili para ahli, tokoh dan pakar yang punya keinginan tegas yang sejak awal mendorong pengungkapan kasus ini. Hal ini juga semakin jelas mengingat tidak terdapat rencana kerja yang solid dari Tim Gabungan bentukan Kapolri ini. Tim Gabungan bentukan Kapolri sangat berbeda dengan TIm Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang diminta oleh koalisi. TGPF yang diminta ialah tim independen yang langsung berada di bawah Presiden. Bekerja berdasarkan Keputusan Presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Koalisi menekankan bahwa pengungkapan kasus Novel Baswedan jauh melampaui urusan Pilpres (Pemilihan Umum Presiden). Tendensi berbagai pihak menjadi ini sebagai alat kampanye atau menyerang secara politik harus disudahi. Berdasarkan penggambaran di atas, pada hari ke 700 penyiraman air kerkas terhadap Novel Baswedan ini, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kembali menuntut : Pertama, Presiden Republik Indonesia agar segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta independen melalui Keppres yang terdiri dari para ahli, tokoh dan praktisi yang kompeten dan independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kedua, KPK segera menindaklanjuti laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengenai dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara penyiraman air keras terhadap Novel dan teror lainnya dan teror terhadap pegawai KPK lainnya. Ketiga, Kepolisian menghormati TGPF independen oleh Presiden RI dan Penyelidikan dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) oleh KPK RI serta bersedia bekerja sama secara penuh melakukan pengungkapan kasus. Demikian pernyataan pers ini dibuat agar dapat diketahui umum. Jakarta, 12 Maret 2019 Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, ICW, Amnesty International Indonesia, AMAR

Pernyaataan Pers Koalisi Masyarakat Sipil 700 Hari Kasus Novel Baswedan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi