ICJR: Komnas HAM dan Jaksa Agung Harus Panggil Agum Gumelar

Rabu, 13 Maret 2019 – 17:00 WIB

(foto:istimewa)

(foto:istimewa)

JAKARTA, REQNews - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta serta mendesak kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk memanggil Agum Gumelar untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM berat penculikan aktivis maupun orang pada tahun 1997-1998 dalam rangka menggali informasi untuk mendukung kebutuhan penyelidikan. 

Berdasarkan pantauan pemberitaan media, melalui video yang beredar, Agum Gumelar, salah satu anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) periode 2015-2019, menyatakan bahwa dirinya mengetahui nasib para aktivis maupun orang yang dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus pada medio 1997-1998. Dirinya mengaku mengetahui bagaimana aktivis maupun orang korban penculikan itu dibunuh dan dibuang. Hal ini ditempuh ketika dirinya menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. 

Penghilangan secara paksa aktivis 1997-1998 merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Pada 27 November 2018 lalu, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan yang diserahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dimana salah satu berkas yang dikembalikan adalah berkas penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. 

Jaksa Agung mengembalikan berkas-berkas penyelidikan KOMNAS HAM itu karena dianggap masih terlalu sumir untuk ditingkatkan ke penyidikan sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri. Oleh sebab itu, perkembangan kasus ini dan beberapa pelanggaran HAM berat lainnya masih jalan di tempat. 

"Atas dasar hal tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta serta mendesak kepada KOMNAS HAM dan Kejaksaan Agung untuk memanggil Agum Gumelar untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM berat penculikan aktivis maupun orang pada tahun 1997-1998 dalam rangka menggali informasi untuk mendukung kebutuhan penyelidikan. Agar dengan keterangannya tersebut, kasus penculikan aktivis dan orang pada 1997-1998 mendapat perkembangan baru dan bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan," bunyi siaran pers ICJR Selasa (12/3/2019). 

ICJR mengingatkan bahwa setiap warga Negara yang mengetahui adanya kejahatan  berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, wajib untuk memberikan keterangan kepada pejabat/instansi yang berwenang. ICJR juga mengingatkan bahwa mengingkari kewajiban hukum tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP. (nls)