JAKARTA, REQnews &ndash; Pembahasan terkait kewenangan melakukan penyadapan pada tahap pelaksanaan putusan oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) masih abu-abu. Meski begitu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri nampaknya memberikan lampu hijau atas hal ini.

Menurut Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas, saat ini pihaknya masih mengkaji hal tersebut yang erat kaitannya dengan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyadapan.

&quot;Di tahap pelaksanaan putusan khusus untuk tindak pidana korupsi itu kemungkinan besar akan kita coba untuk memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai eksekutor untuk bisa melakukan penyadapan terhadap pengejaran aset-aset yang harusnya menjadi kerugian negara,&quot; katanya di Jakarta, 26 November 2019.

Seperti diketahui, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatur bahwa penyadapan dapat dilakukan hanya dalam tahap penyidikan.

Supratman juga mengatakan, tujuan pemberian kewenangan itu agar upaya mengembalikan berbagai kerugian negara yang terlihat maupun yang tersembunyi dapat terwujud. 

&quot;Dengan penyadapan itu kita bisa berikan kemungkinan kita bisa menemukan yang bersangkutan lewat interpol dan termasuk juga harta kekayaan yang tersembunyi yang harusnya dikembalikan kepada negara,&quot; katanya. (Binsasi)

Bolehkah Kejagung Lakukan Penyadapan? Ini Kata DPR

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi