JAKARTA, REQnews - Front Pembela Islam (FPI) bernafas lega usai Menteri Agama Fachrul Razi merekomendasikan perpanjangan izin alias Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas. Sayangnya, kegembiraan itu terhenti sejenak di Kementerian Dalam Negeri.

Pasalnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum bisa menerbitkan SKT. Ia beralasan, masalah yang lama belum terang benderang, yaitu terkait kata &#39;khilafah islamiah&#39; dalam AD/ART FPI.

&quot;Di AD/ART itu di sana disampaikan bahwa visi dan misi &nbsp;organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kafah (sempurna/menyeluruh) di bawah naungan khilafah islamiah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengawalan jihad,&quot; ucap Tito usai rapat di gedung DPR, Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Istilah khilafah islamiah itu sensitif, karena bertentangan dengan prinsip NKRI. Tapi tak hanya soal &#39;khilafah islamiah&#39;, Tito mengungkit istilah &#39;NKRI bersyariah&#39; hasil rekomendasi Ijtima Ulama IV, namun disebut Tito jadi pernyataan FPI.

&quot;Penerapan Islam secara kafah ini teori teologinya bagus, tapi kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh? Apakah seperti itu?&quot; ujar Tito.

Menurutnya, jika NKRI bersyariah itu maknanya adalah ketentuan sendiri yang diterapkan FPI, maka bisa mengganggu kebhinekaan. &quot;Bali juga membuat perda sendiri sesuai prinsip keagamaan di sana. Ini bisa berdampak pada goyangnya solidaritas kebinekaan, ini semua saya kira silakan kita pikirkan sebagai wacana,&quot; kata mantan Kapolri itu.

&quot;Ini sekarang sedang dikaji oleh Kemenag yang lebih memahami tentang apa terminologi keagamaan itu,&quot; ujarnya lagi.

Pernyataan Tito soal khilafah islamiah di AD/ART FPI adalah masalah lama, yang sudah muncul sebelum ada pernyataan FPI setia pada Pancasila. Kementerian Agama di bawah Lukman Hakim saat itu, belum memberi rekomendasi perpanjang izin kepada FPI karena ada istilah &#39;khilafah&#39; di AD/ART, bukan karena masalah setia atau tidak pada Pancasila.&nbsp;

Tepatnya pada pasal 6 AD/ART FPI sebagaimana disebut Tito. Tapi, istilahnya bukan khilafah islamiah, melainkan khilafah nubuwwah&#39;. FPI heran jadi masalah karena tidak pernah dipersoalkan di pemerintah sebelumnya.

&ldquo;Saya pikir gini, Departemen Agama (Kementerian Agama) yang lalu enggak ada masalah, Departemen Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) 5 lima tahun lalu enggak ada masalah. Jadi saya pikir tidak perlulah mengada-ada sesuatu yang tidak ada begitu,&rdquo; ucap Juru bicara FPI Slamet Ma&rsquo;arif.

Lolos di Kemenag, FPI Kini Terganjal 'Khilafah' di Kemendagri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi