JAKARTA, REQnews - Mahkamah Agung (MA) dilibatkan dalam kegiatan Simposium Kebijakan Reformasi Kebijakan Internasional dan Lokakarya Regional (International Reform Policy Symposium and Regional Workshop) yang berlangsung di Nusa Dua Convention Center Bali, Kamis-Jum’at (14-15/3/2019) sebagaimana dikutip dari www.mahkamahagung.go.id. Pelibatan Mahkamah Agung dalam program internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tersebut dalam dua kegiatan, yakni simposium dan pameran. Delegasi MA dalam kegiatan symposium dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dan didampingi oleh Koordinator Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi, Jeanny H. V. Hutauruk, Kepala Biro Hukum dan Humas, Abdullah, Sekretaris Badan Pengawasan, Andi Kurniawan, dan Kepala Biro Keuangan, Sahwan. Menurut A.S. Pudjoharsoyo, dilibatkannya Mahkamah Agung dalam kegiatan ini tidak lepas dari pencapaian Mahkamah Agung dalam bidang Reformasi Birokrasi tahun 2018. “Tahun lalu 7 satuan kerja kita berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Ketua Mahkamah Agung dinobatkan sebagai pemimpin perubahan,” ungkap Pudjoharsoyo. Sementara itu, Menteri Pemberdaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin dalam sambutannya menjelaskan bahwa program reformasi birokrasi di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dan terindikasi dengan dipergunakannya merit system dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara, keterbukaan dalam penganggaran, dikembangkannya e-government, sistem remunerasi berbasis kinerja dan adanya 350 satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas. Keberhasilan-keberhasilan tersebut, lanjut Syafruddin, perlu digelorakan agar publik internasional dan masyarakat tahu bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan sebagai buah dari keberhasilan reformasi birokrasi yang berjalan saat ini. Dibuka Yusuf Kalla Simposium yang diikuti oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara itu dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambutannya Kalla menyampaikan bahwa perubahan-perubahan dalam kehidupan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dihadapi oleh semua Negara. Perubahan tersebut harus dihadapi dengan mengembangkan sistem yang memiliki setidaknya tiga kategori, yakni sistem yang lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien. Pengalaman-pengalaman berbagai negara untuk mengembangkan sistem tersebut merupakan pembelajaran yang baik (lesson learned) bagi yang lain. Karena itu, lanjut Kalla, symposium ini merupakan ajang bagi Negara-negara ASEAN untuk berbagi lesson learned dalam pengembangan reformasi birokrasi. Seperti halnya Menpan RB, Jusuf Kalla menilai reformasi birokrasi yang berjalan di Indonesia sudah berhasil karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat. “Kalau dahulu kementerian dan lembaga mengatur sampai di kabupaten, maka dewasa ini semua memberi arahan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat," kata JK dalam sambutannya. Pameran Internasional Selain simposium, juga diselenggarakan kegiatan pameran yang umumnya dihadiri oleh kementerian dan lembaga yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari penelusuran redaksi, setidak-tidaknya terdapat 16 stan (booth) yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, masing-masing Mahkamah Agung, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Banyuwangi, Universitas Indonesia dan Indonesian Association for Public Administration serta Electronic Goverrment Cooperation Center (e-GCC). Masing-masing kementerian dan lembaga menampilkan terobosan-terobosan yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi, umumnya dengan menyuguhkan aplikasi-aplikasi dalam percepatan pelayanan. Mahkamah Agung sendiri dalam stannya menampilkan seluruh aplikasi yang dikembangkan, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep), Sistem Informasi Pengawasan (Siwas), Sistem peradilan elektronik (e-Court), dan Website Mahkamah Agung. Sebuah videotron berukuran besar menampilkan kembali momen penyampaian Laporan Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari yang lalu. “Momen laptah adalah momen yang paling transparan di Mahkamah Agung, ketika semua pencapaian, bahkan kelemahan disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujar Pudjoharsoyo saat meninjau stan Mahkamah Agung.(*)

MA Terlibat di Simposium Reformasi Birokrasi Internasional

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi