JAKARTA, REQNews- &nbsp;Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengajak menteri Kabinet Indonesia Maju menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).&nbsp; 
&nbsp; 
&quot;Menteri-menteri lain yang lambat (melaporkan) yang (berasal) dari swasta. Karena memang rumit laporannya,&quot; ujar Mahfud usai menyampaikan LHKPN di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 2 Desember 2019. 
&nbsp; 
Mahfud menuturkan, menteri dari swasta adalah menteri yang bukan berasal dari penyelenggara negara. Mereka pertama kalinya mesti menyerahkan LHKPN.

Sedangnya menteri yang merupakan penyelenggara negara sudah terbiasa membuat LHKPN. &quot;Kalau saya tinggal nyambung saja, yang berubah mana yang baru mana. Cuma gitu saja,&quot; beber Mahfud. 
&nbsp; 
Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, Mahfud terakhir kali melaporkan LHKPN pada 1 April 2013 saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ia tercatat memiliki harta kekayaan Rp15,063 miliar dan USD104.615. 
&nbsp; 
Mahfud tak menampik kekayaannya bertambah selama enam tahun. Ia juga sempat &#39;absen&#39; melapor saat menjabat sebagai anggota dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 
&nbsp;

 
&nbsp;

Lapor LHKPN, Mahfud MD Imbau Menteri yang Belum Segera Lapor

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi