JAKARTA, REQnews - Sanksi baru bakal diberlakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terhadap siapa saja yang berani menyebar kontan-konten berbau pornografi di platform, website dan penyelenggara sistem elektronik apapun jenisnya.
Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Pangerapan berkata, sanksi ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang akan memberikan denda sebesar Rp 100 juta per konten porno.
"Tidak ada ampun. Pornografi langsung denda," kata Semuel di Jakarta, Senin 2 Desember 2019.
Denda tersebut juga berlaku untuk temuan konten negatif yang sebenarnya dapat ditangani secara otomatis oleh penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial.
Lebih lanjut, Semuel menjelaskan, untuk konten negatif lain yang memerlukan tinjauan, misalnya ujaran kebencian, akan dikenakan sanksi sesuai dengan karakteristik konten dan kepatuhan platform terhadap tenggat waktu yang diberikan
Jika melewati tenggat waktu yang diberikan, kata Semuel, pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda atau bahkan pemblokiran sementara jika konten tersebut membahayakan.
Namun, denda baru akan diberlakukan pada Oktober 2020 atau setahun setelah PP 71 disahkan. Saat ini pemerintah sedang mensosialisasikan aturan baru ini kepada penyelenggara sistem elektronik.
PP 71, revisi dari PP PSTE nomor 82 tahun 2012, meminta penyelenggara sistem elektronik untuk lebih proaktif memblokir konten yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia. Platform seperti media sosial dianggap sudah memiliki teknologi yang secara otomatis dapat mendeteksi konten negatif, misalnya pornografi.
Pemerintah, setelah aturan ini berlaku, akan melakukan patroli siber untuk memantau apakah aturan mengenai konten sudah dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik.
