JAKARTA, REQNews - Sehubungan dengan pengumuman Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi yang diajukan BANI Mampang atas gugatan yang dilayangkan para ahli waris. BANI Mampang di bawah kepemimpinan M. Husseyn Umar, memberikan klarifikasi pada Senin, 2 Desember 2019.
Ketua Umum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), M. Husseyn Umar menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Putusan Mahkamah Agung.
Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata pemberitahuan secara resmi atas putusan Mahkamah Agung tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama yang memutus perkara, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sampai saat ini belum mengeluarkan pemberitahuan secara resmi atas Putusan tersebut.
“Bahwa perlu diketahui dan ditegaskan bahwa telah ada “pertentangan” antara putusan Pengadilan Tata-Usaha Negara Jakarta Nomor : 290/G/ 2016/PTUNJ.Jkt, tanggal 6 Juli 2017 juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata-Usaha Negara Jakarta Nomor : 265/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 21 November 2017 juncto putusan Mahkamah Agung Nomor : 232 K/TUN/2018, tgl 8 Mei 2018 juncto putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali Nomor : 33 PK/TUN/2019, tanggal 9 Juli 2019 yang dimenangkan oleh BANI beralamat di Jl. Mampang Prapatan 2, Jakarta Selatan, dengan putusan perkara perdata pada tingkat kasasi dalam perkara ini yang secara resmi belum diberitahukan kepada para pihak,” tambah dia.
Bahwa karena adanya pertentangan putusan-putusan pengadilan, hal ini mengakibatkan putusan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan pada laman website Mahkamah Agung tidak dapat dilaksanakan (non-executable).
Pihak BANI akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), sebab berdasarkan surat edaran MA no 10 Tahun 2009, apabila putusan pengadilan saling bertentangan tentang objek yang sama, maka pihak yang berperkara dapat mengajukan PK.
Seperti diketahui, Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No : 34/PDT.SUS-MEREK/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 12 September 2017 juncto putusan MA tentang PK No : 178 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, tanggal 24 September 2018, BANI yang didirikan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) pada tahun 1977 dinyatakan sebagai pemegang merek yang sah.
“Disini kita melihat adanya pertentangan dengan putusan MA lain yang mengatur merek secara yudisial Hak BANI, maka sesuai peraturan MA, jika berisikan pertentangan satu sama lain, maka tidak bisa dieksekusi dan dapat dilakukan PK,” ujarnya.
