JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih ada 11 pejabat yang belum melaporkan kekayaannya. Karena itu, KPK mengajak para pejabat baru di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, untuk patuh dan taat dalam menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Sebelas pejabat di kabinet Indonesia Maju tersebut terdiri dari 6 menteri, 1 kepala badan, dan 4 wakil menteri (wamen).

"Sampai saat ini KPK masih menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat lagi, yaitu, enam orang menteri dan satu kepala badan, serta 4 orang wakil menteri," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa, 3 Desember 2019.

Febri menjelaskan, sebanyak enam menteri yang belum melaporkan harta kekayaannya mayoritas berasal dari pihak swasta. Oleh karenanya, KPK berjanji akan membantu kesulitan para menteri baru dalam melaporkan harta kekayaannya.

"6 menteri yang belum melaporkan LHKPN ini sebagian besar berasal dari pihak swasta. Kami memahami pelaporan LHKPN mungkin merupakan hal yang baru oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika ada yang perlu dibantu, Tim LHKPN di KPK akan mendampingi," jelasnya.

Proses pelaporan harta kekayaan bagi para penyelenggara negara masih dapat dilakukan hingga 20 Januari 2020 atau maksimal 3 bulan setelah menjabat sebagai Penyelenggara Negara.

Sedangkan untuk Menteri dan Wakil Menteri lainnya, telah melaporkan LHKPN secara patuh sehingga tinggal melaporkan secara periodik nanti dalam rentang 1 Januari -31 Maret 2019