Mayoritas Masyarakat Ingin Jokowi Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Rabu, 04 Desember 2019 – 19:30 WIB

Ilustrasi penuntasa pelanggaran HAM masa lalu (Foto: Istimewa)

Ilustrasi penuntasa pelanggaran HAM masa lalu (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya harus baca hasil riset Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Litbang Kompas terbaru. Riset tersebut menunjukkan sebanyak 80 persen responden menginginkan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu harus dituntaskan.

Tercatat, 73,9 persen generasi Z atau di bawah 22 tahun sepakat Presiden Jokowi harus tuntaskan kasus pelanggaran masa lalu. Sementara 18 persen menilai sangat perlu dituntaskan delapan persen menilai tidak perlu.

"Kalau ada yang mengatakan kubur masa lalu, songsong masa depan ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Dukungan penuntasan kasus HAM masa lalu juga datang dari kelompok milenial atau berusia 22-40 tahun lebih sedikit. Yakni 70,8 persen perlu, 12,3 sangat perlu dan yang menilai tidak perlu 17 persen.

Sedangkan generasi X atau usia 41 ke atas, sebanyak 67,9 persen menilai perlu penuntasan kasus, 13,1 sangat perlu, 19 persen tidak perlu.

Sebagai informasi, Komnas HAM dan Litbang Kompas melakukan riset ini di 34 provinsi Indonesia. Termasuk melibatkan 1.200 responden dengan kisaran usia 17-65 tahun.

Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang diriset adalah lima kasus yang dinilai paling menarik perhatian publik dari total sebanyak 12 kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kasus-kasus tersebut adalah peristiwa 1965, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Trisakti-Semanggi 1998, penculikan aktivis 1997-1998 dan kerusuhan Mei 1998.