Muhammadiyah Kritik Menag soal Majelis Taklim Wajib Terdaftar

Kamis, 05 Desember 2019 – 06:00 WIB

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir

JAKARTA, REQnews - Muhammadiyah melontarkan kritik yang cukup pedas terhadap peraturan Menteri Agama yang mewajibkan seluruh majelis taklim di Indonesia terdaftar di pemerintah.

Disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, peraturan tersebut terlalu berlebihan, apalagi sampai dikaitkan dengan radikalisme.

"Majelis taklim untuk pendaftaran dan macam-macam tetapi kebijakan itu kalau dikaitkan dengan radikalisme itu memang berlebihan tidak nyambung juga," kata Haedar di Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Ia berpendapat, pendataan majelis taklim justru akan menimbulkan stigma dan membangun asumsi masyarakat, bahwa Islam benar-benar menjadi sumber munculnya radikalisme di Indonesia.

Haedar mengatakan seharusnya problem mengenai radikalisasi tidak menjadikan pembatasan aktivitas-aktivitas sosial yang ada di masyarakat.

"Problem radikalisasi yang punya potensi intoleran, kekerasan dan membenarkan kekerasan ekstrem maka muaranya jangan satu institusi. Kalau satu institusi yang ada di umat Islam apalagi majelis taklim itu nantikan asumsinya oh berarti umat Islam menjadi sumber dari radikalisme," ujar Haedar.

"Alangkah bagusnya bahwa biarkan majelis taklim itu menjadi kekuatan dinamis untuk menghidupkan keberagamaan yang positif, damai dan toleran," katanya menambahkan.