JAKARTA, REQNews - Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu 4 Desember 2019 mengemukakan nama-nama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan gratifikasi kepada Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun.

"Selain menerima dari para pengusaha, terdakwa juga melakukan penerimaan gratifikasi yang bersumber dari kepala OPD Provinsi Kepri dalam kurun waktu 2016—2019," ucap JPU KPK M. Asri Irawan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019.

Berikut ini Kepala organisasi perangkat daerah yang memberikan gratifikasi kepada Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun yakni:

-Martin Luther Maromon selaku Kepala Biro Umum Provinsi Kepri,
- Amjon selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral 
- Abu Bakar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat 
- Yerri Suparna selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
- T.S. Arif Fadillah selaku sekretaris daerah 
- Zulhendri selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Ahmad Nizar selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan 
- Tagor Napitupulu selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
- Sardison selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil 
- Tjetjep selaku Kepala Dinas Kesehatan sejumlah
- Maifrizon selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 
- Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Aripin selaku Kepala Dinas Pendidikan sejumlah 
- Any Lindawati selaku Kepala Biro Organisasi dan Korpri 
- Aris Fhariandi selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan 
- Misbardi selaku Kepala Biro Layanan Pengadaan 
- Tarmidi selaku Kepala Biro Kesejahteraan
- Nilwan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan selaku Kepala Biro Humas dan Protokol 
- Naharuddin selaku Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
- Andri Rizal selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
- Lamidi selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Firdaus selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
- Reni Yusneli selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 
- Buralimar selaku Kepala Dinas Pariwisata

JPU mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Gubernur Kepulauan Riau, tidakan tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas selaku kepala daerah yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menerima pemberian (gratifikasi).

Penerimaan gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK. Perbuatan terdakwa tersebut, menurut JPU, merupakan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Ayat (1) UU No.  31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/ 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.