JAKARTA, REQnews -&nbsp;DPR RI menyarankan agar revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disatukan sesuai dengan konsep Omnibus Law yang kini tengah digarap pemerintah.

&quot;Omnibus Law adalah solusinya, kedua UU itu digabung menjadi satu,&quot; kata Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Kammrussamad di Jakarta, Kamis 5 Desembe 2019.

Menurutnya, ada empat aspek dalam ruang lingkup revisi dua UU tersebut, yakni pertama adalah sistem kepemiluan serentak dengan lima kotak suara, yaitu Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota/

Aspek kedua, yang perlu direvisi adalah manajemen pemilu meliputi Sistem Pemutakhiran data Pemilih sampai Penetapan DPT, Masa Rekapitulasi suara yg terlalu panjang diganti dengan rekap elektronik.

Lalu aspek ketiga, Kammrussamad berkata penguatan payung hukum terhadap pelaku &#39;kutu loncat&#39; politik harus memberi efek jera sehingga pendidikan politik di Tanah Air menjadi sehat.

Terakhir, aspek keempat adalah aktor Pemilu yang meliputi pembatasan usia maksimal petugas badan ad hoc, contohnya seperti KPPS/

Sebelumnya, Baleg DPR RI menetapkan RUU Pemilu masuk dalam Prolegnas prioritas 2020.&nbsp;Sebanyak 50 RUU masuk dalam Prolegnas 2020, di antaranya &nbsp;RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan RUU tentang RKHUP.

Sesuai Omnibus Law, DPR Ingin UU Pilkada dan Pemilu Digabung

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi