JAKARTA, REQNews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menyerahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus penyelundupan Harley Davidson yang melibatkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara.

Namun, kasus ini diserahkan kepada Bea Cukai, karena termasuk kasus penyelundupan dan bukan korupsi. 
&nbsp; 
&quot;Kita tunggu saja proses kerja dari Bea Cukai,&quot; kata staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, di Kantor KPK, Kamis, 5 Desember 2019. 
&nbsp; 
Menurut Arya, kasus Ari Ashkara lebih memenuhi unsur pidana penyelundupan, bukan korupsi. Dengan begitu, kasus tidak bisa ditangani lembaga antirasuah. Kementerian BUMN juga mengambil langkah cepat dengan mencopot Ari Ashkara.

&quot;Pak Erick Thohir tidak memukul bawah tapi langsung memukul pucuk pimpinannya,&quot; kata Arya. 
&nbsp; 
Arya mengatakan tindakan tegas terhadap pucuk pimpinan PT Garuda Indonesia merupakan bentuk komitmen memperbaiki BUMN. Tindakan ini juga sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menata ulang BUMN. Arya menegaskan penanganan kasus penyelundupan ini tak boleh berlarut dan menjadi polemik. 
&nbsp; 
Arya menegaskan kasus penyalahgunaan wewenang semacam ini harus jadi yang terakhir. Makanya, Kementerian BUMN ingin menguatkan peran komisaris perusahaan plat merah.

Kementerian BUMN Serahkan Kasus Dirut Garuda Ditangani Bea Cukai, Bukan KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi