PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Harus Direvisi

Minggu, 17 Maret 2019 – 08:00 WIB

Upah tenaga kerja (FOTO: istimewa)

Upah tenaga kerja (FOTO: istimewa)

Jakarta,REQnews - Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan harus direvisi dan perlu ditinjau kembali. Demikian pendapat pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiyansah, pada Jumat (15/3/19) di Jakarta.

Menurutnya, peraturan tersebut cenderung menguntungkan perusahaan sebagai penyelenggara kerja dan merugikan pekerja. 

“Oleh karena itu, peraturan tersebut perlu ditinjau kembali,” ujar pengajar tetap Universitas Trisaksi ini. 

Dalam momentum pemilihan presiden 2019 ini, seharusnya masalah ketenagakerjaan dan kesehatan menjadi suatu topik yang khusus untuk diselesaikan. Baginya, kedua isu ini menyangkut hajat hidup orang banyak terkait jaminan penghasilan pendapatan pribadi masing-masing orang/perorangan dalam suatu negara. 

Dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait sistem pengupahan akan menjadi dampak positif bagi kesejahteraan para pekerja. 

Selain itu, salah satu persoalan mendasar dalam ketenagakerjaan adalah lemahnya posisi tawar buruh dalam kesepakatan antara pemerintah, pengusaha dan buruh. (Risno)