Mahfud Bikin Kebijakan Hukum Dong, Jangan Cuma Bisa Komentar Saja!

Minggu, 08 Desember 2019 – 16:30 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Menkopolhukam Mahfud MD (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Sebelum menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD kerap berkeluh kesah pada keadaan hukum yang ada di Indonesia. Termasuk soal penegakan hukum yang kini berubah industri hukum, di mana orang tidak salah menjadi salah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur meminta Mahfud membuat kebijakan hukum atas apa yang dia sering keluhkan. Apalagi kini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut sudah berada di posisi pemerintahan.

"Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam mau mengeluarkan kebijakan apa? Kalau cuma komentar ya itu sama saja dengan warga biasa," kata Isnur beberapa waktu lalu di Jakarta.

Kata Isnur, selama ini apa yang disampaikan oleh Mahfud Md adalah rahasia umum yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Sebabnya, sudah saatnya Mahfud Md sebagai Menko Polhukam bekerja mengurai masalah itu.

"Hukum justru jadi alat mengkriminalisasi warga yang kritis dan memperjuangkan ruang hidupnya. Sudah jadi rahasia umum orang yang berurusan dengan hukum diperas dan diperdaya," kata Isnur.

Salah satu menghilangkan 'industri hukum' dengan menguatkan KPK, bukan melemahkannya. Sebab KPK yang selama ini berani menangkap aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi.

"KPK sebagai pengawas aparat yang selama ini banyak nangkap hakim, jaksa dan polisi harus dikembalikan kuat seperti semula. Segera kembalikan ke UU lama," kata Isnur.

Langkah lain yaitu merombak UU yang ada terkait sistem peradilan. Sehingga, Menko Polhukam bekerja dengan kebijakan, bukan komentar semata. "Atur dan reformasi total KUHAP, UU Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Misalnya segera sepakati dan sahkan RUU Jabatan Hakim," ujar Isnur.

Sebelumnya, saat membuka Rakernas Kejaksaan Agung di Cianjur, Mahfud menyebut dalam praktiknya banyak ditemukan penegakan hukum yang salah atau industri hukum di mana orang sudah benar dibuat peraturan agar jadi orang salah.

"Lalu yang kedua yang lebih teknis ini mari kita menengakkan hukum dengan baik yang memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan. Ini penting karena di dalam praktek itu di dunia penegakan hukum itu sekarang banyak industri hukum bukan hukum industri, tapi industri hukum," kata Mahfud Md.