Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Teror Street Crime yang Berulang

Agus Dwi Prasetyo

Penulis Buku Teror Mata Abdi Astina

Kamis, 17 Januari 2019 – 14:08 WIB

Ilustrasi (Foto: REQnews)

Ilustrasi (Foto: REQnews)

Oleh : Agus Dwi Prasetyo*

Teror terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terjadi. Kali ini, dua rumah pimpinan KPK, yakni rumah Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif, yang menjadi sasaran di waktu hampir bersamaan pada Rabu (9/1) lalu. Di kediaman Agus, sebuah benda mirip bom ditemukan di depan rumah. Tidak meledak, sepertinya memang didesain untuk tidak meledak.

Sedangkan di rumah Laode, lemparan bom molotov hanya menimbulkan bekas di tembok. Tidak ada korban jiwa. Pemilik rumah pun dengan mudah menghapusnya dengan cara mengecat ulang. Teror pun selesai, tapi pelakunya sampai sekarang belum terungkap. Dugaan banyak pihak, termasuk saya, pelakunya sepertinya tidak bakal diungkap.

Rasanya, publik sudah muak dengan teror semacam itu. Teror murahan yang menggunakan pola kejahatan jalanan (street crime). Tidak butuh biaya besar untuk melancarkan aksi kejahatan tersebut. Untuk membuat bom molotov, misalnya, pelaku hanya perlu sumbu kompor, botol bekas serta minyak. Di toko kelontong mudah mendapatkan bahan-bahan untuk merakit bom itu.

Lalu, siapa aktornya? Pertanyaan itu yang belum terjawab. Wadah Pegawai (WP) KPK hanya memberi petunjuk bahwa teror di rumah komisioner KPK diduga berkaitan dengan teror-teror sebelumnya. Satu kesatuan konstelasi yang utuh. Petunjuk WP KPK justru mengusik publik dengan pertanyaan-pertanyaan keras ; lah terus siapa dibalik teror-teror di KPK sebelumnya?

WP KPK merilis delapan peristiwa ancaman dan intimidasi terhadap pegawai KPK selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pertama, ancaman pembunuhan melalui telepon dan SMS kepada penyidik dan pegawai Biro Hukum KPK pada Februari 2015. Kedua, teror bom di gedung KPK. Ketiga, penyiraman air keras dan perusakan mobil milik penyidik Afief Yulian Miftach pada Juli 2015.

Teror terhadap Afief kembali terjadi di bulan yang sama. Penyidik yang pensiun dini dari kepolisian itu dikirimi paket bom oleh dua orang. Bom ditaruh di depan rumah Afief. Wajah pelaku pengirim paket sejatinya terekam jelas di kamera pengawas yang terpasang di depan rumah. Namun, sampai sekarang, keduanya tidak pernah diusut tuntas.

Peristiwa teror lain yang disebut WP KPK loncat ke tahun 2017. Yakni, perampasan laptop penyidik Surya Tarmiani pada 4 April 2017 dan serangan air keras terhadap Novel Baswedan tujuh hari kemudian. Di 2016, sebenarnya ada beberapa teror terhadap pegawai KPK. Khususnya terhadap Novel. Di tahun itu, Novel ditabrak dua kali oleh orang tidak dikenal.

Lanjut ke teror berikutnya, WP KPK menyebut adanya peristiwa penculikan terhadap pegawai KPK. WP tidak menjelaskan kapan itu terjadi. Namun, dari obrolan saya dengan beberapa teman di KPK, kejadian itu terjadi pada September 2017. Penculikan terjadi terhadap dua petugas KPK yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan.

Lalu, teror kesembilan yang disebut WP adalah peristiwa bom di rumah Laode dan Agus. Dari rentetan teror-teror yang dirilis, WP KPK sepertinya hanya mengambil peristiwa teror yang terbilang sudah muncul di permukaan. Dugaan saya, mungkin mereka menunggu peristiwa teror itu diberitakan dulu di media. Baru kemudian masuk list.

Setelah merilis kuantitas teror, WP KPK tidak banyak berspekulasi soal jaringan pelaku. Mereka hanya melempar peristiwa. Mengenai siapa yang mendesain peristiwa itu, WP sepertinya sengaja membuat publik penasaran. Itu bisa dimaklumi, karena pengungkapan kasus semacam itu bukan kewenangan KPK. Ranahnya ada di kepolisian dengan delik pidana umum (pidum).

Dari gambaran di atas, rentetan peristiwa teror jalanan yang menghantam KPK jelas bukan untuk konsumsi hukum. Terbukti dengan tidak adanya peristiwa teror yang berujung pada penegakan hukum (law enforcement). Semuanya dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Bila demikian, berarti ada yang salah dengan aparat penegak hukum kita, dalam hal ini kepolisian.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar dalam opininya di Jawa Pos edisi 11 Januari 2018 mengatakan teror terhadap pimpinan sejatinya bumerang bagi pimpinan KPK itu sendiri. Sebab, selama ini pimpinan KPK cenderung tidak menghiraukan ancaman-ancaman yang menimpa para pegawai, khususnya penyidik.

Haris pun merasa dilema dengan situasi tersebut. Satu sisi, sedari awal pimpinan KPK yang sekarang adalah “mainan” kelompok-kelompok politik. Mereka adalah pimpinan yang tersandera. Pernyataan Haris itu memancing pertanyaan kritis : apa untungnya mengintimidasi pimpinan KPK dengan teror kejahatan jalanan? Toh, mereka sebenarnya bisa “diancam” dengan cara lain?

Di sisi yang lain, peristiwa teror di rumah pimpinan merupakan momentum untuk mengoreksi KPK dan kepolisian. Khusus untuk KPK, kebetulan di tahun ini Agus Rahardjo cs bakal purna tugas. Seleksi pimpinan KPK yang baru rencananya dimulai beberapa bulan mendatang. Dari seleksi itu diharapkan ada pimpinan yang betul-betul aware dengan segala bentuk intimidasi yang mengarah ke KPK.

Sementara untuk kepolisian, publik tentu berharap teror terhadap KPK bisa terungkap. Meski realitanya harapan itu sulit terwujud. Dalam hal ini, kebetulan, saya pernah menulis buku yang menceritakan peristiwa teror terhadap aparatur penegak hukum. Dalam buku fiksi berjudul Teror Mata Abdi Astina itu, saya mengarang tentang bagaimana sebuah jaringan kuat dibalik insiden penganiayaan berat terhadap penyidik Lembaga Antikorupsi Nasional (Lakon) bernama Sindu.

Saking kuatnya jaringan itu, otoritas penegak hukum pidana umum (pidum) dalam buku tersebut tidak bisa berbuat banyak. Justru sebaliknya, mereka turut membantu agar penanganan penyerangan terhadap Sindu menguap. Konspirasi yang membuat mata Sindu cacat itu melibatkan pejabat-pejabat tinggi otoritas penegak hukum hingga elit partai penguasa.

Buku itu tidak berkaitan dengan teror terhadap pimpinan KPK beberapa hari lalu atau teror-teror lain yang pernah terjadi di KPK. Namun, buku itu bisa memberi gambaran untuk mengetahui bagaimana jaringan teror murahan bekerja. Termasuk tujuan besar jaringan itu. Tentu saja, bukan tugas saya untuk mengungkapnya. Melainkan tugas aparat penegak hukum.

Sebagai warga negara yang membayar pajak, tentu saya dan pembayar pajak lain punya hak untuk menuntut pemerintah agar mengungkap seterang-terangnya pelaku teror terhadap agenda pemberantasan korupsi negeri ini. Publik tentu sudah muak dengan isu teror receh yang peristiwanya selalu booming, namun penindakan terhadap pelakunya selalu hening.

Di kalangan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), ada prinsip yang menyebut keberulangan kejahatan terjadi karena tidak adanya penindakan terhadap kejahatan itu sendiri. Publik tentu sudah cerdas. Kejahatan yang dilakukan berulang-ulang dan tidak pernah terungkap justru akan menimbulkan dampak menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kalau sudah begitu, pemerintah tentu harus siap-siap mendapat serangan kritik sosial dari publik. Harus siap dengan meme satire yang membuat panas hati. Kita tunggu saja apakah kritik itu bisa mendorong pemerintah lebih aware terhadap persoalan ini.

*Wartawan Jawa Pos yang “Mangkal” di KPK



Penulis: Agus Dwi Prasetyo