KPK, Tangkap Lagi Dong Kepala Daerah di Lampung!

Agus Dwi Prasetyo

Penulis Buku Teror Mata Abdi Astina

Kamis, 24 Januari 2019 – 20:44 WIB

Ilustrasi (REQnews)

Ilustrasi (REQnews)

Jeng jeng jeng… Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tangkap lagi kepala daerah di Lampung. Bikin kaget? Nggak juga sih. Tapi cukup membuat hati masyarakat Lampung berbunga-bunga. Dan berseri-seri. Loh, kenapa? Karena setelah sekian lama, KPK mulai tergerak hatinya untuk membasmi para koruptor di negeri Bumi Ruwai Jurai itu.

Pada Rabu  (23/1/19) malam, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Mesuji Khamami. OTT dilakukan di Lampung. Dan hingga pagi hari ini (24 Januari 2018), Khamami bersama tujuh orang lain yang diamankan masih diperiksa intensif di kepolisian daerah setempat. Rencananya, mereka akan dibawa ke Jakarta hari ini. Khamami yang merupakan bupati dua periode itu diduga menerima suap fee proyek jalan tahun anggaran 2018.

Penangkapan Khamami menambah daftar kepala daerah di Lampung yang tertangkap tangan melakukan transaksi rasuah. Sebelumnya, pada Februari 2018 KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa dan mengamankan uang Rp 1 miliar dan Rp 160 juta. Selang beberapa bulan kemudian, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan juga ditangkap lewat OTT pada Juli 2018.

Dari rentetan penangkapan itu, agaknya ada tren positif dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK di Lampung selama setahun terakhir. Tentu, kita harus mengapresiasi kinerja itu. Namun, bagi masyarakat Lampung, seperti saya, tiga kepala daerah saja masih belum cukup. Sebab, secara keseluruhan masih ada 12 bupati/walikota dan pasangan gubernur/wakil gubernur di sana yang layak masuk bidikan.

Apakah semua kepala daerah di Lampung terindikasi melakukan korupsi? Tentu bukan tugas saya untuk membuktikan. Namun, setidaknya, banyak gambaran yang mengarah pada indikasi itu. Pertama, bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur daerah yang kurang memuaskan. Seperti jalan raya, pasar tradisional, rumah sakit hingga fasilitas pendidikan.

Contoh nyata adalah pemeliharaan jalan di depan rumah orang tua saya di sebuah desa di salah satu kecamatan di Tulang Bawang Barat (Tuba Barat). Dulu, Tuba Barat dan Mesuji masuk dalam kabupaten yang sama, yakni Tulang Bawang. Namun, sekarang keduanya sudah pisah setelah program pemekaran wilayah beberapa tahun lalu.

Kembali ke masalah jalan. Sejak saya kecil, jalan utama yang menghubungkan satu kecamatan dengan kecamatan lain itu lebih sering rusak ketimbang mulus. Setiap tahun, jalan aspal itu selalu diperbaiki dengan cara tambal sulam. Sesekali, diperbaiki dengan menumpuk aspal. Namun, semua cara itu tidak membuat jalan mulus bertahan lebih dari lima bulan. Selebihnya, rusak parah. Apalagi bila masuk musim penghujan. Lubang menganga memenuhi badan jalan.

Dulu, saya tidak berpikir bahwa kerusakan itu diduga sengaja dilakukan agar setiap tahun ada pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan. Tapi sekarang, setelah banyak kepala daerah yang diduga menerima fee dari proyek jalan, saya baru sadar bahwa kerusakan jalan itu ternyata bisa jadi “bisnis” berkelanjutan. Alamak. Kejamnya para koruptor itu.

Saya kadang berpikir, kalau “bisnis haram” itu dilakukan sejak lama, sudah berapa banyak pundi-pundi rupiah yang mereka raup saat ini? Itu baru satu contoh proyek saja. Belum ditambah proyek-proyek lain yang tak kalah menarik untuk jadi bancakan elit daerah. Wah, mungkin sudah ratusan miliar uang rakyat yang mereka rampok ya? Uhuk uhuk…

Sekarang, tugas KPK untuk menyenangkan hati masyarakat Lampung lewat penangkapan-penangkapan kepala daerah lain di Lampung. Semoga saja, penangkapan Bupati Mesuji bukan akhir dari petualangan “Sherina” KPK.

Namun, bagi bupati yang belum ditangkap, saran saya segera lah bertobat. Tunjukan bahwa kalian memang benar-benar mengabdi bagi rakyat. Kalau perlu, bongkar sendiri korupsi-korupsi di daerah kalian masing-masing. Dan laporkan ke KPK secara jentel. Toh, mengakui perbuatan sebelum ditangkap bakal mendapat apresiasi dari publik dan keringanan hukuman dari aparat penegak hukum.

Para kepala daerah tidak perlu malu karena melakukan kebaikan. Malu lah karena telah membuat rakyatmu tidak betah tinggal di kampung halaman serta memilih merantau untuk menghindari debu dan becek akibat jalanan rusak di depan rumah.(*)






Penulis: Agus Dwi Prasetyo