Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Aspek Ekonomis & Hukum Saja Belum Cukup

Andre Ata Ujan

Staf Pengajar Unika Atma Jaya, Jakarta

Jumat, 21 Desember 2018 – 14:37 WIB

Foto: www.wyomingmining.org

Foto: www.wyomingmining.org

Oleh: Andre Ata Ujan

Pengantar Redaksi : Opini ini terbit di Majalah Requisitoire edisi 31. Tulisan ini, sebagaimana dikatakan penulis, melengkapi rangkaian artikel di edisi tersebut tentang regulasi pertambangan mineral dan batubara. Hingga saat ini, isu seputar pertambangan mineral dan batubara masih relevan. Maka Redaksi Reqnews menayangkan kembali artikel ini untuk mengingatkan kita perihal dimensi etis dalam isu ini. Selamat membaca!


Requisitoire Volume 29 menurunkan tulisan menarik: “Aspek Hukum dan Bisnis Harus Berjalan Bersama”. Disusul tulisan lain “Bermain Regulasi Pertambangan” dalam volume yang sama. Kedua tulisan ini merupakan laporan evaluasi UU No. 4 Tahun 2009 perihal penambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang disebut highly regulated business.

Mengapa begitu? Apakah pengaturan dan pengendalian lewat undang-undang mencukupi? Tulisan ini merupakan catatan tambahan dari segi etika terhadap tulisan di atas. 

Aspek bisnis

Fakta bahwa minerba masuk dalam wilayah pengaturan oleh tiga kementerian bisa mengindikasikan dua hal berbeda. Pertama, minerba memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Itu berbarti, kontribusinya sangat signifikan dari segi pendapatan negara, yang mudah-mudahan berdampak pada kesejahteraan rakyat, dan karenanya perlu dikelola dan dikendalikan dengan sangat cermat. 

Akan tetapi, kedua, fakta yang sama juga bisa menjadi pertanda bahwa dari segi kesejahteraan rakyat, negative externality atau unintended impact yang muncul karena eksplorasi minerba yang sangat besar. Karenanya, kegiatan bisnis yang satu ini harus diawasi secara ketat. Kerusakan lingkungan hidup berupa penggundulan hutan, polusi udara, peningkatan suhu bumi, atau kerusakan ekosistem secara umum adalah bagian dari unintended impact eksplorasi kekayaan alam berlebihan, khususnya eksplorasi minerba. 

Karena kedua alasan itu, maka layak saja kalau bisnis minerba masuk kategori highly regulated business. Karena alasan yang sama juga maka pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten tidak boleh kendor. Tetapi pertanyaannya, apakah pengawasan legal mencukupi untuk memastikan bahwa minerba bisa berkontribusi positif terhadap kesejahteraan rakyat? Atau, apakah dengan kehadiran undang-undang, dampak negatif eksplorasi minerba dapat ditekan serendah mungkin, kalau tidak bisa dikatakan sama sekali hilang? 

Bisnis sebagai sebuah entitas sosial yang memiliki kedudukan strategis, dalam bingkai kesejahteraan rakyat, memiliki tiga aspek utama yang perlu dikelola secara seimbang. Pertama, aspek ekonomi, kedua, aspek hukum, dan ketiga, aspek moral.

Aspek ekonomi tidak bisa diabaikan karena bisnis, meskipun entitas sosial, bukan kegiatan sosial. Bisnis berorientasi pada keuntungan (gain atau profit making). Bisnis dengan sendirinya kehilangan esensinya ketika profit diabaikan. Para penganut ekonomi neo-liberal, khususnya dari mazhab Chicago, seperti Friedrick von Hayek dan Milton Friedman, bahkan melihat upaya penciptaan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan bisnis. Milton mengambil posisi jauh lebih radikal dari itu ketika ia menegaskan bahwa satu-satunya tanggungjawab sosial bisnis adalah menciptakan keuntungan bagi pemilik modal. Pandangan seperti ini pasti berlebihan. Namun, tetap benar bahwa bisnis dikelola demi keuntungan. 

Meskipun maksimalisasi keuntungan dibenarkan, namun persoalan moral muncul ketika keuntungan dijadikan satu-satunya tujuan perusahaan. Ketika maksimalisasi manfaat ekonomis dimutlakkan dan bahkan menjadi eksklusif sebagai tujuan perusahaan, maka ada bahaya bahwa asas hak diabaikan. Tidak mustahil bahwa margin lalu diperlebar dengan menyunat hak-hak karyawan untuk mendapatkan gaji dan jaminan sosial yang adil; terjadinya wanprestasi berkaitan dengan hak pemasok dan lembaga pembiayaan; penurunan kualitas produk serta penjualan produk dengan harga melampaui batas kewajaran; dan lain sebagainya. Demi asas efisiensi yang bermuara pada melebarnya margin, segala cara dibenarkan; keadilan pun diabaikan. 

Di sini penegakan hukum secara tegas dan pasti menjadi urgen. Perlu disadari bahwa bisnis adalah badan hukum yang berarti sekaligus menjadi subyek hukum. Karena itu bisnis tunduk seluruhnya pada ketentuan hukum. Ini penting, karena eksistensi dan kepastian keberlangsungan bisnis sangat ditentukan oleh seberapa besar komitmen bisnis pada hukum. Hukum menciptakan keamanan dan kenyamanan berbisnis. Karena adanya perlindungan hukum, siapapun tak leluasa menuntut tanggung jawab bisnis. Penguasa sekalipun tidak bisa seenaknya menuntut bisnis tanpa rujukan jelas dan pasti pada hukum.

Akan tetapi adanya hukum tidak serta merta menjamin praktik bisnis berjalan wajar. Loophole seeking mentality bukan lagi tabu. Selalu ada celah untuk menyiasati ganasnya hukum. Contohnya jelas. Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 menangguhkan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) baru. Namun, pemburu short-term gain tak kehilangan akal. Izin baru disiasati dengan menerbitkan IUP bertanggal mundur sebelum larangan penangguhan resmi berlaku (Requisitoire, vol 29). Jadilah banyak pihak memegang izin baru. Asli tapi palsu.

Perlu kendali etis dan presur sosial 

Hukum sejatinya tak lebih dari kendali formal eksternal. Hukum hanya efektif sejauh pengawasan berwajib juga efektif. Di luar dari itu, hukum mudah dipermainkan. Karena itu diperlukan kendali internal berupa kesadaran moral untuk mengejar keuntungan ekonomis (tangible) dengan tetap menjaga kehormatan diri dan kepercayaan publik (intangible value). Benteng moral seperti ini yang memungkinkan keuntungan ekonomis diperoleh tanpa harus merugikan pihak lain. Aspek ekonomis seharusnya tidak dimenangkan dengan mengangkangi aspek etis. 

Itu sebabnya, pendekatan stakeholder harus selalu dikedepankan dalam bisnis. Prinsipnya, semua pemangku kepentingan, baik internal (karyawan, direksi dan pemilik modal) maupun eksternal (konsumen, supplyer, negara, dan lain sebagainya), harus mendapat manfaat dari bisnis. Pasti terlalu moralistik mengatakan bahwa pebisnis harus berbuat baik kepada stakeholders, apalagi kompetitornya. Sudah cukup kalau bisnis dijalankan dengan pertimbangan bahwa menguntungkan semua pihak tetap perlu karena pada gilirannya akan menguntungkan diri sendiri. Jadi persoalannya adalah bagaimana menerapkan motif self-interest secara bijak dalam meraih keuntungan. Yang diperlukan adalah sebuah orientasi altruis yang dipadukan secara cerdas dengan self-interest dalam berbisnis. 

Persoalannya, nilai hukum dan moral cenderung bertekuk lutut terhadap nilai ekonomis. Hukum, kehormatan diri, dan kesejahteraan masyarakat tak jarang digadaikan untuk memuaskan syahwat ekonomis. Kekuasaan politik dan hukum tunduk pada kekuasaan ekonomis. Moralitas terpenjara dan tak lagi efektif menjadi benteng bisnis. Pada titik ini, social pressure layak didukung. (*)


Penulis: Andre Ata Ujan